Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Kisaran. Perekrutan tenga kontrak di sejumlah Puskemas di Kabupaten Asahan yang dilakukan Dinas Kesehatan dan Puskemas menjadi sorotan para tenaga kerja sukarela (TKS) yang mengabdi di lembaga kesehatn tersebut.
Ratusan perawat berpakaian putih mewakili 29 Puskemas mendatangi Kantor Bupati Asahan untuk mempertanyakan sistem perekrutan tanga kontrak bidang kesehatan tersebut, karena pihaknya menilai perekrutan tidak transparan.
Kunjungan mereka langsung diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan, Taufik ZA, dan langsung menjelaskan perekrutan tenaga kontrak tersebut merupakan kewenangan mutlak dinas kesehatan. “Karena tidak melalui BKD, bupati tidak tahu hal ini,” kata Taufik di hadapan para perawat, Jumat (22/2/2019).
Persoalan tersebut, kata Taufik, telah diserahkan kepada inspektorat untuk melakukan pemeriksaan sistem perekrutan, dasar perekrutan serta data tenga kontrak. Tujuannya agar inspektorat bisa menggali informasi dan memberikan rekomendasi sesuai prosedur. “Kita ingin tahu apakah perekrutan sudah benar atau salah,” ucapnya.
Selain itu, Taufik menyebutkan pihaknya akan mendata seluruh tenaga sukarela kesehatan yang bertujuan untuk merumuskan kesejahteran para tenga sukarela yang nantinnya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan. “Kita akan melakukan pertemuan dengan pihak PPNI dan perawat,” ucapnya. Dia pun berterima ksih kepada kepada tenaga kesehatan tersebut yang selama ini telah mengabdi di Pemkab Asahan.
Sementara itu, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Asahan, Edy Syahputra, mengatakan bahwa seleksi rekrutmen tenga kontrak kesehatan dinilai tertutup dilakukan secara diam-diam. "Kami perwakilan 29 puskemas tidak mengetahui ada penerimaan tenaga kontrak. Ketahuannya saat tenaga kontrak masuk kerja,” katanya.
Edy menyebutkan, pihaknya adalah tenaga sukarela dan tidak menuntut gaji, tapi pihaknya menuntut keikutsertaan rekrutmen yang dilakukan. “Bukan gaji yang kami tuntut, tapi transparansi yang kami minta,” ucapnya. Dia pun menyatakan, aksi yang mereaka lakukan itu merupakan puncak akhir dari mediasi. Karena itu pihaknya harus mengadu ke Bupati Asahan terkait nasib mereka.