Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Para kepala daerah di kawasan Danau Toba atau perwakilannya yang hadir saat rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Sumatra Utara, Selasa (4/3/2019), saling pamer kebijakan tentang apa yang sudah mereka lakukan guna mencegah pencemaran lingkungan di wilayah danau terbesar di Asia Tenggara itu. Ada dua kabupaten yang bupati atau wakilnya yang hadir dari 7 yang diundang. Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Wakil Bupati Samosir Juang Sinaga. Selebihnya, Dairi dan Simalungun diwakilkan. Tapanuli Utara, Toba Samosir dan Humbang Hasundutan absen sana sekali.
Samosir, kata Juang, membuat kegiatan membersihkan danau dari "serbuan" enceng gondok. Dalam bentuk lain juga ada kegiatan lain yang tujuannya untuk menciptakan kebersihan Samosir.
"Saya lahir dan besar di Danau Toba, di tubuh saya mengalir air Danau Toba. Saya setuju kita melakukan apa saja agar Danau Toba bersih. Asalkan kita kompak," katanya di RDP yang ditujukan untuk pembentukan Panitia Khusus Pencemaran Danau Toba tersebut.
Terkelin, berbeda lagi. Katanya, warga di pinggir Danau Toba, persisnya di Tongging, seluruhnya bersepakat melalui sebuah pernyataan tertulis menolak adanya keramba jaring apung (KJA). Namun karena di daerah lainnya diperkenankan berusaha KJA, mereka pun melakukannya.
"Tapi kapan saja keramba dibersihkan dari Danau Toba mereka pasti siap melakukan," ujarnya.
Terangnya, sebagai kepala daerah, dia siap memanggil seluruh pihak jika ada laporan tentang adanya perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan. Dengan catatan dilengkapi data.
"Saya nggak mau seperti Simalungun yang dimarahi Luhut Panjaitan gara-gara kotoran babi. Di daerah kami banyak usaha BPK (babi panggang karo) tapi kotorannya tidak berserak ke mana-mana," tutur Terkelin.
Kotoran babi yang dimaksudnya adalah yang berasal dari perusahan PT A yang menjalankan usaha peternakan babi di daerah Simalungun. Perusahaan itu dikatakan membuang limbah dari kotoran babi ke Danau Toba. Luhut yang merupakan Menteri Koordinator Kemaritiman "meledak" akibat hal itu.
Namun tak disebutkanya kapan dan di mana pertemuan dimaksud yang dihadiri Luhut itu.