Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Belawan. Puluhan pegiat sosial dan lingkungan mempertanyakan rencana tol dalam Kota Medan dalam sebuah diskusi di Taman Maharani Aloha Kampung Besar, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Acara bertajuk 'Gelar Tikar dan Bincang Bincang Santai ala Rekreasi' ini mengajak pengunjung Taman Maharani yang biasa digunakan sebagai fasilitas olah raga sore oleh warga setempat untuk ikut serta sumbang saran dalam diskusi tersebut.
Koordinator Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Sumatra Utara, Saharuddin, salah seorang pemerkasa acara kepada medanbisnisdaily.com, Minggu (10/3/2019), mengatakan, sejumlah aktivis yang hadir seperti Effendi Naibaho pemerhati Danau Toba, Wibi Nugraha dari Rumah Mangrove, Ali Hanafiah Marbun pelaku usaha warga pinggiran Sei Deli, Muhammad Isa Al Basir Ketua Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Medan, Nazaruddin tokoh nelayan, Atan Ketua Karang Taruna Belawa serta narasumber Indra Mingka Ketua Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) Sumut berbaur dalam acara tersebut.
Dikatakan Saharuddin, penandatanganan MoU antara Pemprov Sumut, Pemko Medan, Pemkab Deli Serdang bersama PT Citra Marga Nusphala Persada (CMNP) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) yang berlangsung di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Jumat (1/3/2019) lalu, berencana dibangunnya jalan tol sepanjang 30,97 Km, merupakan terobosan pembangunan yang visioner, proyek swasta murni berbiaya Rp 7 triliun. Pembangunan direncanakan dimulai pada Juni 2019 dan rampung dalam tempo dua tahun, diperkirakan pada Juni 2021.
"Patut diapresiasi, sebab ruas tol dalam kota itu dibangun mengikuti aliran Sungai Deli," ujar Sabarudin.
Ketua KNTI Muhammad Isa Albasir, mengatakan, Sungai Deli yang hulunya mengaliri sejumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Medan bermuara ke laut Belawan di kawasan Medan Utara. Daerah Aliran Sei Deli (DAS) pada sisi kanan dan kirinya terdapat rumah penduduk.
"Kita wajib meminta penjelasan pemerintah rencana tol ini bermula dari mana dan sampai di mana, serta apa manfaatnya bagi nelayan dan bagaimana solusi terhadap masyarakat yang terkena dampak. Kita tunggu sosialiasinya atau kita datangi Gubsu atau Wali Kota Medan," ujar tokoh nelayan ini.
Sementara Indra Mingka, Ketua LKLH Sumut mengutarakan, meskipun belum tahu betul blueprint seperti apa, jalan tol yang akan dibangun, tetapi dampak sosial dan ekonominya pasti dapat dirasakan. Oleh karena itu dia meminta kajian Amdal dibuka secara transparan, jangan seperti Amdal Podomoro yang sampai digugat baru dimunculkan.