Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Sumatra Utara menanggapi dingin pernyataan politikus Partai Gerindra, Muhamamad Syafi'i yang menyebut Dahlan Hasan Nasution mundur sebagai Bupati Mandailing Natal (Madina) karena ada tekanan terkait jebloknya suara Jokowi-Ma'ruf Pilpres 20198 di Kabupaten Madina.
Juru bicara TKD Jokowi-Ma'ruf Sumut, Sutrisno Pangaribuan meminta Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Sumatra Utara untuk mengurusi 'people power-nya' daripada menyebar hoaks terkait surat permohonan berhenti Dahlan dari Bupati Madina.
"Jika ada yang mengaitkan permohonan berhenti Bupati Madina kepada Presiden dengan tekanan target perolehan suara, itu sudah dapat dipastikan fitnah, hoax, dan berita bohong," tegas Sutrisno, ketika dikonfirmasi, Senin (22/4/2019).
Disebutkannya, semua kepala daerah yang menyatakan dukungan kepada Paslon 01 itu kesadaran sendiri, bukan diarahkan, apalagi diorganisir maupun ditekan.
"Paslon 01 sebagai pemimpin sipil yang tidak suka pukul meja, tidak pernah memaksa siapapun untuk menjadi bagian dari pemenangannya," ungkapnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menilai sikap Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution yang lebih ksatria ketimbang Prabowo karena percaya terhadap lembaga survei yang melakukan quick count atau hitung cepat.
Sutriso mengaku sudah bertemu langsung dengan Bupati Dahlan Hasan Nasution, tadi malam. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, soal rendahnya perolehan suara Jokowi-Amin di Madina biar urusan TKD provinsi dan TKD kabupaten. Bupati tidak boleh mundur sebab urusan membangun Madina jauh lebih penting ketimbang memenangi Pilpres.
"Saya menyarankan agar bupati segera menyatukan kembali segala bentuk perbedaan di Madina. Beliau (Dahlan) menyatakan sangat sedih karena perolehan suara yang rendah itu," tuturnya.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, Mendagri akan memanggil Bupati Madina. Selain itu bupati juga menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden maupun Mendagri karena telah menyampaikan surat mundur.
Sebelumnya, Muhammad Syafi'i menilai peristiwa mundurnya Dahlan telah membuka sebuah kotak pandora. Di mana, sebenarnya begitu besar tekanan yang diterima kepala daerah untuk memenangkan calon petahana.
"Secara politik, sudah sangat telanjang tekanan yang diterima oleh Bupati Madina. Tidak tertutup kemungkinan, tekanan yang sama juga dialami oleh kepala daerah yang lain, apalagi yang yang berasal dari parpol pendukung palson 01," ujarnya, Minggu (21/4/2019).