Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumut, Gus Dalhari Harahap, mengatakan, pihaknya akan menggandeng pelaku usaha dan pemerintah untuk membentuk kelembagaan petani untuk dimitrakan dengan perusahaan kelapa sawit. Pembentukan kelembagaan ini akan bisa mengatasi permasalahan petani sawit, terutama soal rantai distribusi dan harga tandan buah segar (TBS).
"Dengan kelembagaan petani, nantinya yang sudah bermitra dengan perusahaan wajib untuk melaksanakan Permentan dan Pergub tentang regulasi Tata Niaga TBS. Tidak seperti selama ini dimana aturan tersebut hanya di atas kertas saja," katanya, Sabtu (27/4/2019).
Melalui kelembagaan petani diharapkan permasalahan tentang ijon juga akan teratasi dengan cara membentuk basis perekonomian kerakyatan, seperti simpan-pinjam, bantuan pupuk dan pestisida, serta sarana-prasarana lain untuk menunjang kelembagaan petani.
Diakui Gus, pekerjaan ini pasti-nya harus melibatkan semua pelaku usaha, tidak hanya petani dan pengusaha, tetapi pemerintah harus turut mengawasi kegiatan rantai pasok TBS. Karena ini merupakan amanah regulasi Permentan No.1 Tahun 2018. Pemerintah harus hadir sebagai wasit dan pemberi sanksi apabila pengusaha atau pun petani melanggar perjanjian kemitraan.
Untuk menindaklanjuti pembentukan kelembagaan petani, kata Gus, akan ada penandatanganan kemitraan antara petani dan perusahaan yang disaksikan Apkasindo dan Gapki Sumut.
Selama ini, ketiadaan kelembagaan petani membuat penjualan TBS masuk ke pengijon, bukan PKS. Akibatnya, petani hanya mendapatkan harga murah dan selalu di bawah harga penetapan TBS provinsi. Bahkan bisa ada perbedaan hingga Rp 400 per kg-nya. Itu sebabnya, Apkasindo akan menggalang petani untuk menjual TBS-nya melalui kelembagaan petani. Tidak lagi melalui agen.
Gus mengatakan, harga penetapan memang berlaku untuk petani yang bermitra dengan PKS. Padahal jumlah petani yang menjual ke agen dengan sistem ijon lebih banyak. Makanya harga yang didapatkan sangat rendah. "Jadi solusinya adalah pembentukan kelembagaan petani. Dengan begitu petani bisa mendapatkan harga sesuai harga pasar," katanya.