Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Skuad kabinet pemerintahan Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, masih timpang. Tercatat masih banyak dinas yang "tak bertuan" alias pimpinan defenitifnya masih lowong hingga saat ini.
Sejatinya untuk menuju Sumut Bermartabat, sebagaimana slogan pemerintahan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, harus dengan lengkapnya formasi para pimpinan dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Memang dinas yang lowong saat ini, bisa dikendalikan pejabat sementara atau pelaksana tugas. Namun, itu hanya administratif. Sedangkan untuk bergerak cepat menjalankan tupoksi, utamanya program pembangunan, seorang pelaksana tugas tidaklah relevan.
Berikut ini daftar dinas yang pimpinan defenitifnya lowong hingga Rabu (8/5/2019) :
1. Biro Hukum.
2. Biro Humas dan Keprotokolan.
3. Inspektorat.
4. Badan Kepegawaian Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Dinas Kehutanan.
9. Dinas Kesehatan.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika.
11. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
12. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang.
Namun ada beberapa OPD yang pejabatnya urgen didefenitifkan. Pimpinan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengendali kas daerah, tidak bagus lama-lama lowong. Badan ini bertanggung jawab untuk pencairan dana pembangunan daerah.
Kemudian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai penghimpun pemasukan pendatapan daerah, juga tak bagus lama-lama lowong. Sebab banyak dana masuk yang harus dicatatkan dengan baik.
Demikian juga Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang. Seorang pimpinan harus hadir disana untuk mem-push (mendorong) rencana-rencana agar segera bisa pelaksanakan tender proyek.
Soal jabatan lowong dinas-dinas itu, disoroti Forum Jasa Konstruksi Sumatera Utara (Forjasi). Divisi Hubungan Kelembagaan Forjasi, Sam Naham mengatakan sebelum Lebaran tahun ini, seluruh dinas sebaiknya sudah memiliki pimpinan defenitif.
Forjasi menekankan urgensinya pimpinan dinas, yakni agar ada pejabat yang memastikan arah dan tujuan dinas tersebut berjalan dengan baik. Kekhawatiran saat ini adalah tidak terbangunnya kesepahaman dan keterpaduan pelaksanaan program kerja.
"Misalnya tentang penyerapan anggaran pembangunan, melaksanakan tender dan kegiatan lainnya, memerlukan kepala dinas untuk memastikan bahwa program-program yang ada dilaksanakan serius dan sesuai ketentuan," ujar Sam Naham.
Sebelumnya Gubernur Edy Rahmayadi usai pelantikan 14 pejabat eselon II, Selasa (7/5/2019) mengatakan akan segera mengisi jabatan eselon II yang lowong.
Tetapi Pak Gubernur Edy, janganlah berlama-lama. Ini urgen agar dinas-dinas selangkah dan seirama berjuang bersama Bapak mewujudkan Sumut Bermartabat.