Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Terungkap di rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi A DPRD Sumatera Utara, Senin (17/6/2019), saat ini Pemprov Sumut tengah genjar melakukan rasionalisasi alias pengurangan anggaran untuk program kerja tahun 2019 di seluruh institusi (dinas, badan atau yang lainnya). Di antaranya yang mengalami realisasi anggaran adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Inspektorat.
BPSDM sebagaimana disebutkan kepalanya Kaiman Turnip mengalami rasionalisasi atau pengurangan anggaran sebesar 15%. DPM PTSP oleh pimpinannya Arief Trinugroho dinyatakan melakukan rasionalisasi 20,7%. Sedangkan Inspektorat oleh sekretarisnya Ahmad Sofyan disebutkan terasionalisasi 12%.
Rasionalisasi anggaran tersebut berdampak langsung pada pelaksanaan berbagai kegiatan di masing-masing institusi. Di BPSDM, kata Kaiman, penyelesaian gedung baru jadi tidak tuntas alias terkatung-katung.
"Itu kan seharusnya gedung baru jalan masuknya dari Jalan Perintis Kemerdekaan, tapi karena nggak ada dana jadi tidak bisa dikerjakan," sesal Kaiman di hadapan Ketua Komisi A Muhri Fauzi Hafiz dan dua anggotanya; Jamilah dan Royana Marpaung.
Sedangkan di Inspektorat, jelas Ahmad, pekerjaan pengawasan di dinas-dinas yang lazimnya dikerjakan selama 15 hari berkurang menjadi 10 hari.
"Terpaksa kami lakukan seperti itu walau tetap sesuai dengan tupoksi," ungkapnya.
Atas rasionalisasi di lingkungan Pemprov Sumut itu, Muhri yang berasal dari Partai Demokrat menyatakan pemerintah telah gagal. Gagal dalam membuat perencanaan anggaran sekaligus pembuatan program kerja.
Rasionalisasi anggaran, katanya, adalah hal biasa. Akan tetapi karena besarnya lebih dari 10%, dalam hal ini pemerintah gagal.
"Cukup besar itu kalau rasionalisasinya diatas 10%. Pemerintah tidak gagal mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan merealisasikan program," tegas Muhri.
Muhri belum bisa menjelaskan kenapa pemerintah di bawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi dan wakilnya Musa Rajekshah tidak bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
"Nanti kami (Senin siang) ada rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dari situ akan tahu kenapa PAD tidak maksimal," terang Muhri.