Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Belawan. Ketua Umum DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI). Khairul Mahali berharap, jika pemerintah tidak bisa membuat UKM bahagia pastikan pemerintah tidak membuat UKM menangis. Hal ini dikatakannya kepada medanbisnisdaily.com, Senin (17/6/2019) setelah mengamati begitu besarnya partisipasi UKM terhadap pembangunan bangsa sementara perhatian pemerintah terhadap UKM boleh dikatakan mengecewakan.
Salah satu di antaranya partisipasi UKM terhadap pemerintah yaitu penyerapan angkatan kerja di tanah air yang mencapai 80 %.”Sesuai data yang dirilis BPS sebanyak 80 % angkatan kerja di tanah air terserap oleh UKM dan 60 % pendapatan n asional adalah dari sektor UKM”kata Khairul.
Sebuah lembaga melakukan survey lebih dalam tentang apa kendala terbesar dari UKM yang pertumbuhannya sudah sekian lama tidak tinggi karena hanya 5 % pertumbuhan alias sejalan dengan pertumbuhan nasional. Adapun masalah yang dihadapi UKM sesuai survey tersebut yakni pendanaan,manajemen, peraturan pemerintah, pemasaran, akses dan distribusi, kualitas produksi dan kontinuitas bahan baku.
“Padahal kalau di lihat dari margin keuntungan lebih dari 25% per UKM namun kendala hidup mati dari UKM di bawah 2 tahun sangat tinggi. Hanya 20% UKM yang bertahan hingga tahun ke 5”katanya.
Pendanaan dan manajemen kita semua seakan akan tahu dan faham tentang masalah UKM namun peraturan pemerintah sebagai kendala ketiga ini menarik.
Seharusnya peraturan pemerintah itu memudahkan UKM. Namun sayangnya, KUR kredit untuk rakyat dianggap memberatkan. Misalnya, harusnya ada standar izin SNI, uji itu misalnya petani memproduksi pupuk organik. Harus ke departemen pertanian, uji meterial sehingga tidak punya merek dan tidak bergerak karena masalah izin lama mengurusnya.
Masalah tambang rakyat kata Khairul yang juga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara (Kadinsu) itu,dimana sekitar 5 juta petambang rakyat tidak bisa bergerak banyak karena banyak aturan yang membatasi. Namun bagi pengusaha besar lincah sekali, karena punya modal dan seharusnya pemerintrah membantu rakyat menjadi penyuplai petambang besar.”Akhirnya petambang ini liar dan merusak lingkungan”katanya.
Membantu masalah utama UKM itu sebenarnya gampang. Jangan kasih aturan yang ketat, bebaskan pasar UKM free trade dan fair trade. Kontrol pemerintah hanya di masalah barang yang diproduksi tidak membunuh mahluk dan tidak merusak lingkungan. Termasuk sekarang masalah pendanaan dan masalah manajemen yang merupakan masalah utama, sudah bisa di selesaikan oleh UKM itu sendiri.
“Berdasarkan data diatas ke depan Pengurus GPEI harus memiliki strategi bagaimana UKM dibantu agar bisa bertahan dan tumbuh besar bersama GPEI,” tambah Khairul.