Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Salah satu saksi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut banyaknya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dia sebut 'siluman' saat Pilpres 2019. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan persoalan DPT sebenarnya sudah tuntas sejak tahun 2017.
"Menurut saya 2017 Kemendagri sudah menyerahkan DP4 clear. Dan kewenangan menentukan DPT itu adalah KPU. Tapi KPU juga sering mengundang kami untuk mensinkronkan DPT itu. Jadi menurut kami DPT itu clean and clear. Setiap ada pertanyaan dari timses atau partai kan dibuka bersama, semua sepakat," kata Tjahjo ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).
Tjahjo membantah jika ada 17 juta DPT siluman seperti yang disebutkan oleh salah seorang saksi untuk pasangan Prabowo-Sandiaga di persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menegaskan daftar yang diserahkan oleh Kemendagri ke KPU sudah clear and clean.
"Nggak ada (DPT siluman). Kalau di data yang kami sampaikan ke KPU itu fix. Clean and clear. Soal ada tanggal lahir yang sama itu kan kesepakatan. Memang kalau nggak orang lupa kan sama aja. Kalau orang gugat itu, kita clean and clear," katanya.
"Sama seperti saya lah, dituduh bahwa perintahkan ASN mengkampanyekan program pemerintah Pak Jokowi, program kita kan wajib, bukan capres," imbuhnya.
Dia juga membantah jika ada yang menggunakan KTP palsu. Sebab KTP palsu tidak bisa digunakan saat mencoblos.
"KTP palsu kan nggak akan mungkin bisa dipakai. Siapa yang mau pakai KTP palsu? Itu fix per TPS domisili di mana. Dobel TPS aja nggak mungkin kok," katanya.dtc