Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Mesanbisnisdaily.com - Medan. Berbicara dengan para inisiator pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara, Senin (8/7/2019), Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi menegaskan persetujuannya. Katanya, semakin pendek kendali pemerintahan terhadap daerah yang dipimpin akan semakin baik bagi rakyat. Rentang tali koordinasi semakin pendek. Oleh karenanya sebagai gubernur dia setuju dan sependapat provinsi baru itu dibentuk.
Akan tetapi, ungkap Edy, untuk pembentukan Provinsi Sumteng masalahnya adalah bukan setuju atau tidak. Ada persoalan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang harus dituntaskan kajiannya. Dia meminta agar dipersiapkan lebih dulu "perahu" menuju ke sana.
Terangnya, diantaranya yang harus dipersiapkan adalah terkait persoalan fisik dan non fisik. Lebih detail adalah menyangkut infrastruktur dan kepemimpinan. Semuanya dipersiapkan dalam rangka kesejahteraan rakyat.
"Ini kan semuanya untuk menyejahterakan rakyat. (Kalau dengan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara) lebih cepat rakyat sejahtera kenapa tidak (didukung)," tegas Edy.
Adapun para inisiator yang terlibat dalam pertemuan dengan Gubernur Edy adalah Burhanuddin (PKS), Sutrisno Pangaribuan (PDI Perjuangan), Safaruddin Siregar (Demokrat) dan Doli Sinomba Siregar (Golkar). Bersama Edy, mendampinginya adalah Sekretaris Daerah Sabrina dan Sekretaris DPRD Sumut, Erwin Lubis.
Terkait persiapan non fisik, menurut Edy adalah masalah eksternal. Seperti, Forkopimda yang termaktub didalam SISMENAS atau Sistem Manajemen Nasional. Didalamnya ada unsur Kapolda, Pangdam, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Ketua DPRD.
Intinya, jelasnya, semuanya membutuhkan kajian. Dalam kaitan itu perlu dibentuk tim komunikasi. Barulah setelah hasil kajian itu selesai, barulah datang ke Jakarta. Datang ke Mabes TNI dan Kejagung. Sebab di masing-masing institusi tersebut ada aturan main tersendiri. Jika kajian sudah selesai, selanjutnya menunggu kebijakan pemerintah pusat.
Edy berusaha meyakinkan para inisiator bahwa tanpa adanya kajian lengkap tentang pembentukan Provinsi Sumteng, pemerintah pusat tidak akan membukanya. Sebab, jika dibuka jangan-jangan rakyat malah sengsara. Bukan sejahtera.
"Secara prinsip sebagai Gubernur Sumut saya tidak ada masalah dengan pembentukan Provinsi Sumteng," paparnya.
Atas sikap Edy yang setuju dan sependapat dengan pembentukan Provinsi Sumteng, Sutrisno dan inisiator lainnya sangat mengapresiasi. Tentang kajian sebagaimana diingatkan Edy, mereka akan melengkapinya. Sebab sebelumnya (pada 2011) sudah pernah ada kajian. Hingga kemudian muncul kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru oleh pemerintah pusat.
"Mungkin akan ada pembaruan-pembaruan kajian nantinya, karena sudah ada perubahan sejak delapan tahun lalu saat sidang paripurna dilakukan," jelas Sutrisno yang juga Ketua Komisi D DPRD Sumut.