Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, melapor ke Presiden Joko Widodo perihal menurunnya kualitas lingkungan dan joroknya perairan Danau Toba diakibatkan limbah industri, domestik dan Keramba Jaring Apung (KJA). Laporan disampaikannya dalam Rapat Kabinet Terbatas tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas yang dipimpin Presiden Jokowi, di Istana Negara Jakarta, Senin (15/7/2019).
Rapat terbatas itu juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Sebagaimana dalam keterangan tertulis Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, Selasa (16/7/2019), disebutkan bahwa pada rapat terbatas itu, Gubernur Edy juga menyampaikan isu-isu strategis lainnya yang menjadi perhatian Pemprov Sumut dalam pengembangan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas dan super prioritas.
Di antaranya, belum optimalnya kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Toba. Untuk itu, kata Gubernur, diperlukan strategi pengembangan parisiwasata Danau Toba, yaitu optimalisasi penataan infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum, penguatan budaya pendukung pariwisata, keberlangsungan ekologi Danau Toba, peningkatan kualitas lingkungan, pengendalian penduduk, serta prioritas APBD dan peran serta APBN.
Terkait peningkatan infrastruktur, jelas Edy Rahmayadi, akan diimplementasikan melalui pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi-Pematangsiantar-Parapat, pembangunan outer ringroad Samosir, pengembangan Bandara Kualanamu, Silangit dan Sibisa dan pengembangan pelabuhan dan memperlancar rute jalan ke Danau Toba.
Sedangkan untuk fasilitas umum dan sosial, akan dibangun fasilitas ibadah (musholla), restoran/kliner halal, tourism information centre (Tic) 2 buah/kabupaten sekitar Danau Toba, toilet bersih (1 unit setiap jarak 5 km), parking area di setiap objek wisata, hotel bintang, serta kios souvenir atau centra UKM.
Pelestarian budaya pendukung pariwisata, kata Edy, akan dilakukan melalui peningkatan pendidikan formal dan nonformal kepariwisataan, pelestarian cagar budaya, penguatan hospitality/pelayanan kepada wisatawan, dan pendidikan guide/pemandu wisata.
Untuk pelestarian lingkungan (ekologi), terangnya, diimplementasikan melalui peningkatan kualitas air danau dengan pengurangan kerambah jaring apung, pengendalian limbah domestik (pemukiman), pengendalian limbah industri, pengendalian sampah dan pengendalian kerusakan hutan.
Selain itu, terkait ketersediaan lapangan kerja akan diutamakan penduduk lokal. Juga akan dilakukan pemberdayaan peningkatan organisasi kemasyarakatan, bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat terhadap sadar wisata.
"Pemprov Sumut, juga menjadikan strategi pengembangan kawasan Danau Toba dalam pembangunan Sumut, melalui priortas APBD, pendanan APBN, CSR dan investor," jelas Gubernur Edy Rahmayadi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pada rapat terbatas itu mengemukakan Danau Toba bersama Mandalika, Manado, dan Labuan Bajo masuk menjadi destinasi pariwisata prioritas dan super prioritas, yang akan dikebut pembangunannya oleh pemerintah pusat.
"Rapat sore ini akan dibahas mengenai pengembangan destinasi pariwisata prioritas. Tiga tahun lalu sudah disampaikan bahwa akan dibangun 10 bali baru tetapi sekarang kita memang baru memberi prioritas pada 5 lokasi terlebih dahulu," kata Presiden Jokowi.
Destinasi pariwisata yang menjadi prioritas dan super prioritas, yang akan dikebut pembangunannya antara lain Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo. Namun, menurut Jokowi masih ada masalah yang harus dituntaskan di beberapa lokasi wisata prioritas tersebut.
Pertama, terkait masalah pengaturan dan pengendalian tata ruang yang masih perlu dibenahi dan ditata lagi. Kedua, soal akses dan konektivitas menuju kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas.
Menurut Presiden, masih banyak yang perlu dibenahi, seperti airport, runway yang masih kurang panjang, konektivitas jalan ke tujuan wisata dan dermaga/pelabuhan. "Semuanya perlu dibenahi secepatnya," tegas Presiden.
Presiden juga memerintahkan para menteri agar tahun ini digarap dan tahun depan selesai, karena ada peluang yang besar untuk menarik wisatawan mancanegara yang dapat menghasilkan devisa sebanyak-banyaknya.
Ketiga, menurut Presiden, fasilitas yang tersedia di lokasi wisata perlu dicek secara baik. Presiden meminta pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk turun ke bawah, sama-sama membenahi. Misalnya penataan pedagang kaki lima, penataan resto kecil, dan penyediaan toilet.
Keempat, berkaitan dengan SDM. Presiden berpesan agar gubernur, bupati dan walikota gotong royong menangani pedagang, pemilik hotel, dan pemilik kapal. "Semuanya diberikan training dan pelatihan, sehingga mereka bisa mampu melayani wisatawan dengan baik, dengan keramahtamahan dan senyuman," katanya.
Kelima, Presiden mengatakan, berkaitan dengan produk-produk yang ada di kawasan wisata tersebut, pasar seni dan budaya yang perlu ditampilkan. Misalkan tarian tradisi yang ada. Presiden memerintahkan Bekraf untuk bisa menyuntikkan dana untuk kostum penari sehingga bisa diperbarui.
Terakhir, Presiden mengarahkan agar promosi pariwisata yang dilakukan secara besar-besaran dan secara terintegrasi. Sehingga mendapatkan multiplier effect yang besar, juga memberikan pertumbuhan pada ekonomi daerah dan nasional.