Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Sumut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatra Utara, Mulyadi Simatupang, mengatakan, pada 2020 direncanakan anggaran yang akan dialokasikan di APBD untuk instansi yang dipimpinnya sebesar kurang lebih Rp 50 miliar. Jumlah ini menurun Rp 5 M dari anggaran 2019. Di antaranya sebesar Rp 500 juta diperuntukan bagi pengawasan.
Rencana itu disampaikannya pada rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Sumut, Rabu (17/7/2019). RDP dipimpin Ketua Komisi B Robby Anangga (Hanura), diikuti sejumlah anggota, di antaranya Iskandar Sinaga, Wasner Sianturi, Lidiani Lase, Zulkifli, Herlina Gusti Nasution dan lainnya.
Menurut Zulkifli (Demokrat), dengan laut Sumut sepanjang pantai barat dan pantai timur yang cukup luas, sangat tidak pantas jika biaya pengawasannya cuma Rp 500 juta seperti direncanakan. Harusnya jauh lebih besar. Berbagai peristiwa, seperti pencurian ikan dan perkelahian antar nelayan, kerap terjadi di laut Sumut. Tidak jarang nelayan kecil kehilangan nyawa.
Penambahan kapal serta penambahan aparat penjaga laut, ujar Zulkifli, adalah contoh program mendesak yang harus dilakukan Pemprov Sumut demi mengamankan laut dari berbagai tindak kejahatan. Apalagi saat ini hanya ada satu unit kapal patroli milik Dinas Kelautan dan Perikanan.
"Gubernur Sumut tidak serius menjaga laut kita jika biaya pengawasannya hanya Rp 500 juta. Harus dinaikkan," ujar Zulkifli.
Ungkapnya, di daerah pemilihannya di Asahan, Batubara dan Tanjung Balai, antara nelayan kecil dan pukat harimau sering terjadi perkelahian akibat saling memasuki area penangkapan ikan yang menyalahi ketentuan. Tidak jarang nelayan kecil jadi korban meninggal dunia.
"Mau berapa banyak lagi nelayan di Asahan dan Batubara meninggal dunia kalau pengawasan oleh pemerintah tidak dimaksimalkan," tuturnya.
Mulyadi membenarkan pernyataan Zulkifli. Sumut memiliki areal laut dan darat yang perbandingan luasnya 60% berbanding 40%. Laut Sumut luasnya mencapai 110 km persegi, sedangkan darat 70 km persegi. Agar penjagaan dan pengawasan maksimal, idealnya dibutuhkan empat unit kapal patroli. Sedangkan yang ada saat ini hanya satu unit, produk tahun 2004 atau berusia 15 tahun.
Kata Mulyadi, pada 2020 direncanakan pihaknya akan menambah kapal satu unit seharga Rp 10 miliar. Pembelian itu diupayakan melalui penghematan pengeluaran di program-program kerja lainnya. Itulah kenapa anggaran pengawasan cuma Rp 500 juta.
"Iya, biaya pengawasan sebesar itu memang sangat kurang. Tapi nanti pada saat ekspos di hadapan gubernur akan saya minta ditingkatkan. Untuk itu mohon dukungan DPRD Sumut," terang Mulyadi.
Robby menjanjikan DPRD akan mendukung ditingkatkannya biaya pengawasan laut Sumut agar lebih besar. Demi meningkat produksi ikan dan mensejahterakan nelayan.