Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Utara mengaku kesulitan melakukan pengawasan di laut. Hal itu karena kurangnya sarana kapal pengawas yang dimiliki.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, Mulyadi Simatupang, mengatakan pihaknya sejauh ini hanya memiliki 2 unit kapal pengawas yang pengadaannya bersumber dari APBD Sumut tahun anggaran 2014.
"Dengan menggunakan 2 unit kapal itu, pengawasan di laut menjadi kurang maksimal," ujar Mulyadi Simatupang kepada wartawan di Medan, Kamis (18/7/2019).
Sejak terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang memberi kewenangan pengelolaan kepada pemerintah provinsi di wilayah laut dimulai dari garis pantai atau pasang tertinggi sampai sejauh 12 mil ke arah laut, maka keberadaan kapal yang cukup, sebut Mulyadi, sangat diperlukan.
Idealnya, ungkap Mulyadi, kapal pengawas paling tidak dapat ditambah hingga 4 unit lagi, karena disamping di pantai timur Provinsi Sumut, juga punya wilayah di pantai barat. "Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk saat ini kita belum maksimal dibidang pengawasan," katanya.
Pihaknya mengakui sudah mengalokasikan anggaran untuk penambahan unit kapal pengawasan, terutama dalam hal mengawasi kapal-kapal dengan gross ton (GT) yang over kapasitas untuk penangkapan ikan di perairan laut Sumut, oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia.
"Sudah kita alokasikan melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) satu unit kapal lagi senilai 3,5 miliar di 2019 ini, dan pada tahun anggaran 2020 melalui APBD kita alokasikan lagi satu buah dengan harga 9 miliar," katanya.
Secara terpisah, Ketua Komisi B DPRD Sumut, Robby Anangga, mengamini bahwa memang sudah tertampung anggaran untuk penambahan unit kapal pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut. Namun diakuinya alokasi yang dimasukkan belumlah maksimal.
"Kita melihat anggaran yang sudah dipatok oleh Bappeda ke Dinas Kelautan dan Perikanan sangat miris. Terutama untuk anggaran pengawasan. Laut kita ini kan luas dan butuh anggaran yang besar untuk mengawasinya. Apalagi kita langsung berbatasan dengan negara tetangga Malaysia," katanya.
Karenanya ke depan, pihaknya siap membantu memperjuangkan keinginan DKP Sumut dalam hal menambah sarana kapal pengawasan ini. "Yang kita khawatirkan gubernur tidak tau kondisi ini. Apalagi kapal yang ada juga sudah tua. Dan kita sudah buat rekomendasi hasil RDP dengan dinas mitra Komisi B untuk penambahan anggaran (di P-APBD 2019), salah satunya dinas kelautan," pungkas Robby.