Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Diterima Deputy IV, Kedeputian Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Eko Sulistyo, panitia kerja telah menyampaikan seluruh dokumen persiapan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara ke Kantor Staf Presiden (KSP). Dokumen disampaikan pada pertemuan yang berlangsung pagi tadi, Jumat (19/7/2019).
Panja terdiri atas sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara dari dua daerah pemilihan, yakni Tapanuli bagian selatan dan Labuhanbatu Raya. Dipimpin Burhanuddin Siregar dan Sutrisno Pangaribuan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Yang lainnya; Darwin Lubis, Novita Sari Sihombing, Aripay Tambunan dan sebagainya.
Kepada panja, Sulistyo menjelaskan alasan pemerintah belum melanjutkan pemekaran di periode pertama kepemimpinan Jokowi salah satunya karena persoalan anggaran. Untuk pembentukan kabupaten baru saja dibutuhkan dana Rp 300-350miliar. Untuk menyambungkan Nusantara yang tengah jadi fokus, dilakukan dengan pembangunan infrastruktur.
Ungkapnya, penataan daerah selama ini masih terpaku pada pemekaran. Padahal dapat juga dilakukan dengan penggabungan beberapa wilayah.
"Seluruh bahan masukan panitia kerja pemekaran akan saya sampaikan ke Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, untuk dilanjutkan kepada Presiden Jokowi," kata Eko sebagaimana disampaikan Sutrisno kepada medanbisnisdaily.com.
Kendati pada periode kedua pemerintahannya terdapat program pemindahan ibukota negara sebagai salah satu penekanan, hal itu dipastikan tidak akan membebani APBN. Karena pemindahan tersebut dananya tidak bersumber dari APBN, sehingga dana pemekaran tidak mengganggu.
"Jokowi pernah menjadi walikota dan gubernur, hingga kemudian menjadi Presiden. Sehingga beliau memahami pemekaran daerah sebagai salah satu cara pemerataan pembangunan. Kami meyakini Presiden akan menyetujui pemekaran ini," ujar Sutrisno.