Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Ribuan warga Medan yang mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) di Lapangan Merdeka Medan terlantar. Pasalnya, hingga pukul 11.00 WIB, booth Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Medan belum buka. Tidak ada satu pun pegawai Disdukcapil yang muncul. Karena kelamaan menunggu, sebagian warga pulang. Padahal, sesuai pengumuman Disdukcapil Sumut, pengurusan KIP secara gratis itu dimulai 25 Juli hingga 28 Juli 2019, dalam rangkaian Pekan Inovasi dan Investasi Sumut.
Sedari pukul 08.00 WIB, saat medanbisnisdaily.com memantau di lokasi, warga sudah berdatangan. Dengan membawa map kertas atau plastik berisi aneka persyaratan pengurusan KIA. Seperti KTP, Kartu Keluarga, foto anak dan lainnya. Mereka datang dari berbagai kecamatan di Kota Medan. Ada yang membawa ikut anaknya dan ada yang tidak.
Hingga pukul 11.00 WIB sudah terdapat sekitar seribuan warga yang mengantri. Ada yang berdiri persis di depan booth, berdiri berjam-jam berpanas-panasan. Yang lainnya menyebar di kursi di bawah tenda besar yang tersedia. Ada juga di bawah booth pameran Pemprov Sumut yang pada hari yang sama berlangsung.
Di dalam booth hanya ada tiga buah meja kayu panjang tersedia. Di atasnya tidak terlihat komputer untuk digunakan petugas Disdukcapil sebagaimana sebelumnya. Warga yang ingin mengurus KIA berusaha masuk. Namun tidak menemukan apapun. Akibat merasa bosan dan tidak mendapat kepastian apakah pelayanan KIA akan dibuka kembali, tidak sedikit warga yang beranjak pulang.
"Sudahlah pulang saja, diurus di kantor catatan sipil saja, nggak jelas buka atau tidak," tutur seorang bapak dari Kecamatan Medan Kota yang berniat mengurus KIA dua orang anaknya.
Menurut salah seorang petugas Satpol PP dari Pemko Medan, Z Sembiring, diduga akibat kericuhan yang sempat terjadi, Sabtu sore (27/7/2019), petugas Disdukcapil jadi takut hadir. Oleh warga yang emosinya memuncak karena harus menunggu lama, meja yang tersedia diobrak-abrik. Komputer berjatuhan.
"Harusnya warga mengerti jaringan internet lambat sehingga pelayanan jadi lama, Pemko juga seharusnya menyediakan koneksi internet yang besar"m," ungkap Sembiring.
Dia tidak bisa memastikan apakah pelayanan pengurusan KIA akan dilanjutkan.