Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Wakil Gubernur Sumatra Utara (Wagub Sumut), Musa Rajekshah, mengatakan, pembentukan BUMD Pangan Sumut ditargetkan bisa rampung pada tahun 2020. Karena prosesnya diperkirakan memakan waktu yang tidak sedikit terutama terkait permodalan.
"Targetnya tahun depan ya, kalau saya melihat proses ini paling tidak selesai tahun 2020. Pertengahan tahun depan sudah bisa disahkan DPRD dan suntikan dananya mungkin nanti di R-APBD," katanya, usai FGD & Rapat Pleno TPAKD Provinsi Sumatra Utara, di Hotel Grand Kanaya, Medan, Selasa (30/7/2019).
Wagub mengatakan, terkait BUMD pangan ini sudah pernah disampaikan ke DPRD, tapi tidak ditinjaklanjuti. Hal itu karena DPRD meminta bagaimana skema bisnis BUMD Pangan dan apa manfaat ekonominya. Tapi hal itu belum dikerjakan oleh Pemprov Sumut.
Karena itu, sudah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk membantu membuat kajian dan dampak ekonominya. Karena tujuan BUMD Pangan ini untuk mengatasi harga-harga yang berfluktuasi di petani. "Karena permainan tengkulak dan renteneir, harga di petani selalu rendah. Belum lagi ada permainan seperti penimbunan barang hingga membuat harga di konsumen (masyarakat) jadi mahal. Nah, dengan BUMD Pangan, kita mau harga stabil," kata Ijeck, sapaan akrab Wagub.
Memang diakuinya, membangun BUMD Pangan itu tidak gampang. Karena harus disiapkan modal. Selain itu, harus menyiapkan gudang, cold storage (pendingin), dan banyak lagi. Rencananya juga, BUMD Pangan ini tidak hanya membeli komoditi, tapi juga memiliki izin ekspor supaya bisa mengekspor produk-produk pangan. Tentu tujuannya untuk menambah pendapatan petani dari nilai lebih produk yang diekspor.
Ijeck menegaskan, Pemprov Sumut sangat serius segera merealisasikan BUMD Pangan tersebut karena dengan bisa menjaga harga tetap terkendali, akan otomatis meredam laju inflasi.