Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Massa Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan kembali berdemonstrasi, Rabu (31/7/2019). Setelah Jumat lalu (26/7/2019) di kantor Gubernur Sumatera Utara, kali ini di Kantor Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) di Jalan Pattimura, Medan.
Sebagaimana Jumat lalu, tuntutan demonstrasi GMKI kali ini masih serupa. Yakni, menuntut agar pemerintah menutup seluruh perusahaan yang beroperasi dan diduga mencemari Danau Toba. Perusahaan dimaksud adalah; PT Aquafarm Nusantara (sekarang berganti nama menjadi Regal Springs Indonesia), PT JAPFA, PT Allegrindo, PT Toba Pulp Lestari dan Simalem Resort.
Oleh koordinator aksi yang juga Ketua GMKI Medan, Hendra Manurung, perusahaan-perusahaan tersebut tidak ada gunanya dalam pengelolaan Danau Toba sebagai destinasi wisata yang oleh Presiden Joko Widodo ditetapkan sebagai super prioritas pengembangannya. Mereka malah mencemari air serta merusak Danau Toba. Yaitu dengan mengalirkan limbahnya.
Pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah, ungkap Hendra, tidak serius ingin menciptakan Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia. Tahunya hanya melahirkan wacana, tanpa realisasi. Akibatnya tidak ada progres atau langkah maju. Sekalipun telah didirikan BPODT sesuai Peraturan Presiden No. 49/2016.
"Kalau pemerintah memang serius ingin mengembangkan pariwisata Danau Toba, tutup semua perusahaan yang beroperasi di kawasan danau tersebut. Sebab tidak mungkin Danau Toba menjadi tujuan wisatawan mancanegara jika terus dicemari dan dirusak," tegas Hendra.
Perpres tentang BPODT juga didesak agar ditinjau kembali. Tidak jelas manfaatnya bagi pembangunan kawasan wisata Danau Toba. Sedangkan pemerintah daerah di kawasan Danau Toba diminta serentak fokus pada pemilihan ekosistem danau tersebut.
Segala tuntutan GMKI disampaikan kepada perwakilan BPODT, Samuel Tampubolon.
Sementara itu, Koordinator Wilayah I GMKI Sumatera Utara-Nangroe Aceh Darussalam, Gito Pardede, kepada medanbisnisdaily.com mengungkapkan, pemerintah sebaiknya tidak ragu-ragu menutup semua perusahaan yang beroperasi di kawasan Danau Toba. Semakin lama ditutup mereka akan semakin mencemari danau tersebut. Akan sulit dihentikan demonstrasi yang dilakukan berbagai pihak demi pelestarian Danau Toba jika tuntutan penutupan Aquafarm dan perusahaan lainnya tidak dipenuhi.