Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Gaung Geopark Kaldera Toba (GKT) selama kunjungan Presiden Jokowi ke sejumlah kabupaten di Kawasan Danau Toba (KDT) baru terdengar gemanya saat Kepala Negara dan rombongan berkunjung ke Pusat Informasi GKT di Sigulatti, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Rabu (31/7/2019). Demikian klaim Manager Pusat Informasi GKT Samosir, Wilmar Simandjorang kepada medanbisnisdaily.com, Selasa (6/8/2019).
"Selama kunjungan Bapak Jokowi di KDT, jika tidak ada Sigulatti, tak ada kumandang GKT. Selama
di Sigulatti saya jejali kepada presiden tentang Geopark dan apa faedahnya untuk Toba. Baik secara lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Dengan konservasi dan pemberdayaan masyarakat agar menciptakan ekonomi kerakyatan dan pemulihan Danau Toba," kata Wilmar.
Wilmar menyesalkan master plan GKT yang sampai saat ini tidak ada. Wilmar yang juga pengurus Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BPGKT) ini menambahkan, 9 rekomendasi yang pernah disampaikan UNESCO Global Geopark (UGG) juga tidak pernah disosialisasikan, termasuk di internal BPGKT.
Ia menyesalkan sikap dan kepimpinan GM BPGKT, Hidayati, yang tak mempunyai master plan GKT, sehingga pemerintah pusat mengambil alih dengan membuat konsepnya sendiri, secara top down. Padahal, harusnya geopark itu bottom up dengan menyertakan masyarakat.
General Manager (GM) BPGKT, Hidayati yang dikonfirmasi medanbisnisdaily.com mengaku bahwa rekomendasi yang telah disampaikan UGG sudah mereka serahkan. Hal itu dapat dilihat dari home work received.
"Soal diterima atau tidak menjadi anggota UGG, itu wewenang UNESCO, yang pasti sudah kita kirim berkas rekomendasi itu," kata Hidayati pada medanbisnisdaily.com, Selasa (6/8/2019).
Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri Dinas Pariwisata Sumut, komisi B DPRD Sumut, menilai BPGKT harus dievaluasi karena tidak menunjukkan hasil kerjanya yang siginifikan.
"Kami meminta Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi agar mengevaluasi BPGKT karena tidak menunjukkan kinerjanya yang siginifikan," kata anggota Komisi B DPRD Sumut, Richard Sidabutar dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung, Selasa (6/8/2019) itu.
Setali tiga uang, komisi B juga meminta Menteri Pariwisata agar mengevaluasi kinerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang juga tidak menunjukkan kinerjanya yang signifikan terhadap pengembangan KDT.