Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin lugas soal jatah kursi menteri untuk partai politik (parpol) koalisi. Padahal, dulu ketika masih menjadi Capres 2014, Jokowi terang-terangan menolak ide bagi-bagi kursi menteri untuk parpol.
Sebagaimana diketahui, Jokowi secara terang-terangan menjawab permintaan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait jumlah menteri dari Partai Banteng yang harus terbanyak. Jokowi, yang juga kader PDIP, menjamin partainya akan mendapatkan porsi terbesar di kabinet.
"Mengenai menteri. Tadi Bu Mega kan menyampaikan jangan empat dong. Tapi kalau yang lain dua, tapi PDIP empat kan sudah dua kali (lipat)," tutur Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato saat pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019). Dalam kesempatan itu, Jokowi bahkan berani menjamin PDIP akan memperoleh jatah kursi menteri terbanyak.
"Kalau yang lain tiga, pasti PDIP (hadirin berteriak 'enam'), belum tentu juga," kata Jokowi.
"Yang jelas, PDIP pasti yang terbanyak. Itu jaminan saya," sambung Jokowi.
Jika melihat pernyataan Jokowi tersebut, hal ini kontradiktif dengan pernyataan Jokowi ketika pertama kali menjadi Capres Pilpres 2014. Saat masa kampanye, Jokowi menegaskan bagi-bagi kursi menteri itu tidak baik. Namun, makin kesini Jokowi tidak sungkan lagi menyebut jatah kursi menteri untuk parpol. Berdasarkan catatan detikcom, berikut ini rangkaian pernyataan Jokowi terkait jatah kursi menteri:
1. Bagi-bagi kursi menteri itu tidak baik
Saat menjadi capres yang diusung oleh PDIP, Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan.
"Bagi-bagi kursi dan menteri itu tidak baik," kata Jokowi dalam pertemuan dengan Forum Pemred, di rumah makan Horapa, Jakarta, Selasa (15/4/2014).
Jokowi mengatakan, hal tersebut sudah dilakukan saat dia menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Dia bahkan tak takut bila dimusuhi.
"Saya nggak takut, di DKI (kursi PDIP) cuma 17 persen dan APBD muncul terlambat juga gak apa-apa. Memang untuk apa? Kalau mau kerja sama semua ya kita silakan," ucapnya.
2. Mempersilakan partai masuk kabinet, tapi harus ada fit and proper
Dua minggu kemudian, pernyataan Jokowi soal jatah kursi menteri untuk parpol sedikit melunak. Jokowi mempersilakan parpol koalisinya untuk menyodorkan nama menteri. Namun, mereka harus terlebih dulu melewati tahap fit dan proper test.
"(Menteri) bukan jatah. Bisa memasukkan nama, tapi harus sesuai kriteria. Artinya akan ada fit dan proper test. Kalau kriterianya pas ya mau diambil nggak apa. Kita ini mau membangun kabinet kerja," kata Jokowi di Bandara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (29/4/2014).
Jokowi bahkan menegaskan kemungkinan terbesar nama menteri akan berasal dari luar partai. "Lebih besar (peluangnya) profesional," kata Jokowi. "Siapapun (untuk koalisi) silakan. Kita terbuka kok. Tapi jangan urusan kursi, urusan menteri," tambahnya.
3. Jamin PDIP menteri terbanyak
Beda dulu, beda sekarang. Sekarang Jokowi justru makin lugas ketika ditanya soal jatah kursi menteri. Dalam Kongres V PDIP, Megawati meminta jatah kursi menteri ke Jokowi, karena PDIP merupakan partai pemenang pemilu. Dalam kesempatan itu pula, Jokowi langsung memberikan garansi atas permintaan Megawati.
"Yang jelas, PDIP pasti yang terbanyak. Itu jaminan saya," ujar Jokowi.
dtc