Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membuka 2.197 lelang rehabilitasi sekolah tahun ini.
Untuk rehabilitasi SD, SMP dan SMU terdiri dari 324 paket. Hingga Agustus 2019 sebanyak 34 paket atau 616 sekolah telah terkontrak, 246 paket dalam proses lelang, dan sisanya 44 paket siap lelang.
Sementara untuk madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah ada 195 pekerjaan rehabilitasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara untuk 57 paket renovasi Madrasah, sebanyak 6 paket telah terkontrak, 45 paket sedang proses lelang, dan sisanya 6 paket siap dilelangkan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan Kementerian mempertajam program dengan fokus pada belanja modal yang bermanfaat untuk masyarakat. "Untuk itu kapasitas membelanjakan uang negara harus terus ditingkatkan agar output yang diperoleh berkualitas," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (14/8/2019).
Rehabilitasi ini nantinya akan menggunakan anggaran pembangunan sarana pendidikan, pasar dan sarana olahraga di Kementerian PUPR tahun 2019 adalah Rp 6,5 triliun. Di mana Rp 3,8 triliun digunakan untuk rehabilitasi sekolah Rp 769,1 miliar untuk madrasah.
Kepala Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar (Pusat PSPPOP) Ditjen Cipta Karya Iwan Suprijanto mengungkapkan rehabilitasi ini dilakukan secara bertahap dengan mengacu kondisi bangunan rusak yang sesuai.
Yang menjadi sasaran utama adalah sekolah yang terletak di terdepan, terluar dan tertinggal (3T).
"Persiapan kegiatan pengembangan sarana prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar tersebut dilakukan bukan hanya untuk kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019 saja, tetapi juga mempersiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan hingga tahun 2020 nantinya," kata Iwan.
Dalam pelaksanaan rehabilitasi sekolah dan madrasah, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait, diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama.(dtf)