Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Kuala Lumpur. Petinggi partai UMNO, Datuk Seri Mohamad Hasan ikut berkomentar mengenai pernyataan ulama kontroversial, Zakir Naik yang memicu polemik. Dikatakannya, Zakir harus bertanggung jawab jika pernyataannya merupakan hasutan dan dapat mempengaruhi hubungan ras di Malaysia yang multiras.
Wakil Presiden UMNO tersebut mengatakan, Zakir harus siap diproses secara hukum jika apa yang dikatakannya memang bersifat menghasut.
"Anda bisa jadi siapa saja termasuk seorang ulama (pemimpin Islam) atau negarawan, tapi Anda tidak berhak untuk mengejek status, kedudukan atau kebangsaan ras apa pun di Malaysia," katanya seperti dilansir media Malaysia, The Star, Rabu (21/8/2019).
"Dan untuk Anda, Dr Zakir Naik -- Anda seorang penceramah terkenal dan Anda telah diperlakukan dengan sangat terhormat di sini. Jadi Anda perlu bertanggung jawab dan menunjukkan bahwa Islam adalah untuk kebaikan semua," tandas Mohamad.
Mohamad mengatakan, jika Zakir tak bisa melakukan hal itu, maka dia tak bisa menyalahkan pemerintah Malaysia jika memutuskan untuk bertindak.
Namun Mohamad juga mengatakan bahwa pemerintah harus melihat semua sudut sebelum memutuskan untuk meminta Zakir yang memiliki status permanent resident, pergi meninggalkan Malaysia.
Mohamad pun berharap agar Perdana Menteri Mahathir Mohamad akan membuat keputusan yang berimbang dengan mempertimbangkan hak-hak Zakir dan suara-suara dari berbagai ras di Malaysia.
"Yang pasti adalah kita berharap dia (Mahathir) akan menggunakan kebijaksanaannya sebelum dia memutuskan," pungkasnya.
Sebelumnya dalam acara dialog keagamaan di Kota Baru, Kelantan pada 8 Agustus lalu, saat ditanya mengenai seruan deportasi dirinya, Zakir mengatakan bahwa warga Cina di Malaysia harusnya lebih dulu pulang karena mereka adalah "tamu lama" di negara tersebut. Sebelum itu, ulama asal India itu juga telah menuai kontroversi setelah mengatakan bahwa warga Hindu di Malaysia menunjukkan loyalitas yang lebih besar kepada PM India Narendra Modi daripada ke PM Mahathir.(dtc)