Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-New Delhi. Pemerintah India akan kembali mendorong Interpol untuk merilis red notice bagi ulama kontroversial, Zakir Naik, yang baru saja memicu polemik di Malaysia. India menyambut baik larangan ceramah dan tampil yang diberlakukan otoritas Malaysia terhadap Zakir Naik.
Seperti dilaporkan media lokal India, Hindustan Times, dan dilansir media lokal Malaysia, Free Malaysia Today, Kamis (22/8/2019), Direktorat Penegakan Hukum India (ED) berencana mendorong Interpol untuk segera merilis red-corner notice (RCN) terhadap Zakir Naik (53) yang berstatus permanent resident di Malaysia.
Dituturkan sejumlah sumber ED yang dikutip Hindustan Times bahwa Zakir Naik diburu otoritas India sejak tahun 2016 atas dakwaan pencucian uang dan menghasut ekstremisme melalui ujaran kebencian. Menurut sumber itu, pihak ED memiliki surat perintah penangkapan tanpa jaminan atau NBW untuk Zakir Naik yang beberapa tahun terakhir tinggal di Malaysia.
"Kita bersenjatakan sebuah NBW dan sesuai hukum, RCN akan menjadi tindakan selanjutnya," sebut sumber ED tersebut.
Zakir Naik menolak kembali ke negara asalnya dengan alasan dirinya tidak akan mendapatkan persidangan yang adil di bawah pemerintahan India saat ini, yang dikuasai Partai Bharatiya Janata dan dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.
Baru-baru ini, Zakir Naik memicu polemik di Malaysia melalui komentar kontroversialnya soal warga Hindu dan etnis China di negara tersebut. Hal ini memicu seruan deportasi terhadap Zakir Naik yang marak dilontarkan publik Malaysia. Zakir Naik juga tengah diselidiki Kepolisian Malaysia atas dugaan melakukan provokasi untuk merusak perdamaian, setelah lebih dari 100 laporan diajukan oleh publik terhadap pendakwah kelahiran Mumbai ini.
Menyikapi polemik itu, Zakir Naik meminta maaf ke publik Malaysiapada Selasa (20/8/2019) lalu. Namun penyelidikan tetap berlanjut dan otoritas Malaysia memberlakukan larangan ceramah, juga larangan bicara di seluruh platform termasuk media sosial, terhadap Zakir Naik hingga penyelidikan selesai.
"Kabar soal ceramah (Zakir) Naik dilarang menjadi langkah sambutan dari pemerintah Malaysia. Kami sekarang akan memampukan lembaga penyelidikan kami untuk memulai langkah membawanya (Zakir Naik-red) pulang ke negara kami. Surat pencarian telah dirilis, jadi ada kemungkinan dia akan dibawa ke pengadilan," sebut seorang advokat untuk ED, Hiren Venegaonkar, dalam pernyataannya.
Nantinya, otoritas India akan mengirimkan petisi ke Interpol untuk merilis red-corner notice ke Malaysia, yang isinya menuntut agar Zakir Naik diekstradisi ke India, sesuai dengan perjanjian antara kedua negara. Red-corner noticeatau biasa disebut red noticemerupakan permintaan kepada aparat penegak hukum sedunia untuk mencari dan menangkap tersangka, untuk sementara waktu, sembari menunggu proses ekstradisi, penyerahan diri atau langkah hukum serupa.
Diketahui bahwa Interpol sebelumnya menolak permintaan yang diajukan Badan Investigasi Nasional India (NIA) atas dasar tidak ada dokumen dakwaan yang diajukan secara resmi saat itu. NIA menyebutnya sebagai alasan teknis dan menyebut Interpol tidak menyadari bahwa dakwaan terhadap Zakir Naik telah diajukan ke pengadilan Mumbai pada Oktober 2017.
Dakwaan terhadap Zakir Naik kembali diajukan ED pada Mei tahun ini. Dakwaan itu menyebut hasil tindak pidana pencucian uang sebesar 1,9 miliar Rupee (Rp 381,7 miliar) dan menyebut ceramah Zakir Naik menghasut pemuda Muslim untuk melakukan aksi teror. ED dalam dakwaannya menyebut Yayasan Penelitian Islam (IRD) milik Zakir Naik menggelar konferensi di Mumbai, tahun 2007-2011, yang dimanfaatkan Zakir Naik untuk mengubah keyakinan orang lain dan menghasut aksi teror.
Zakir Naik menyangkal seluruh dakwaan dalam pernyataan pada Juni lalu. "Lembaga-lembaga India mati-matian berupaya menjerat saya. Beberapa dakwaan, dakwaan apapun. Itulah kenapa saat dakwaan teror tidak berhasil dengan Interpol, mereka bergeser ke dakwaan pencucian uang. Interpol menolak untuk menerima dakwaan pemerintah India terhadap saya dalam dua kesempatan berbeda selama dua tahun terakhir, dan saya tidak melihat posisi itu berubah," sebutnya.(dtc)