Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - PPP meminta pemerintah menjelaskan soal pengadaan mobil menteri senilai Rp 147 miliar. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui alasan mengapa mobil para menteri perlu diganti.
"Apakah kendaraan yang lama sudah waktunya diganti. Misalnya, dari usia pembuatan apakah karena melampaui lima tahun atau lebih sehingga dikhawatirkan turut menyumbang polusi, atau kendaraan yang ada sering rusak sehingga biaya perawatan cukup tinggi menyebabkan pemborosan," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Kamis (22/8/2019).
Menurut Awiek, PPP sendiri tak menyoal jika penggantian mobil dinas itu memang dibutuhkan. Namun dia berharap besar anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN 2020 itu sudah melalui berbagai pertimbangan.
"PPP lebih melihat pada aspek kebutuhannya. Lalu, soal spesifikasi, karena itu kaitan dengan harga. Kalau spesifikasinya diturunkan, mungkin harganya juga turun. Jangan pula kita menutup mata terhadap kebutuhan operasional menteri dan presiden, tapi lihatlah secara proporsional," tuturnya.
"Sama halnya dengan kendaraan dinas lainnya, kalau memang sudah waktunya ganti ya, harus ganti. Tinggal soal pagu anggarannya disesuaikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, misalnya dengan semangat penghematan," imbuh Awiek.
Diberitakan, para menteri Presiden Jokowi akan mendapatkan mobil dinas baru. Anggaran untuk pengadaan mobil ini lebih dari Rp 147 miliar.
Dikutip dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Rabu (21/8), pemerintah telah melakukan Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri. Pengadaan ini dimulai pada 19 Maret 2019 dan kini lelang tender tersebut sudah selesai.
Lelang tender ini dimenangi PT Astra International Tbk-Tso dengan harga Rp 147.229.317.000. Masih merujuk laman LPSE, saat ini semua tahapan lelang tender sudah terlewati oleh PT Astra, dari Pembuktian Kualifikasi hingga Penandatanganan Kontrak. dtc