Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Pegiat literasi yang juga pendiri Yayasan Alusi Tao Toba, Togu Simorangkir angkat bicara soal polemik labelisasi kuliner halal di Danau Toba. Kepada medanbisnisdaily.com, Sabtu malam (31/8/2019) Togu mengatakan pemerintah harusnya mengurus soal kerusakan di Kawasan Danau Toba (KDT) bukan mengkotak-kotakkan wisata.
"Saya mau buat Festival Babi di Danau Toba. Karena di sekitar Danau Toba banyak peternak babi," kata Togu.
Togu menjelaskan, rencana itu sedang dia rancang saat ini. Menurut dia, festival ini nantinya akan mengedukasi bagaimana beternak babi yang baik dan juga tidak membuang limbah babi ke Danau Toba.
"Ini akan menjadi kampanye kita dalam festival tersebut. Saya sedang mencari lokasi pelaksanaan dan waktu yang tepat. Ini juga merupakan bentuk perlawanan saya atas wacana wisata halal di Danau Toba," kata penerima Kick Andy Heroes 2019.
Ditegaskannya, pemerintah tidak perlu mengkotakkan wisata. Orang datang ke rumah kita, ya tamu harus menyesuaikan.
"Orang datang ke rumahku, ngga kupaksa makan babi walaupun ada babi di rumah. Bukan jadi ngga makan babi awak di rumah awak karena ada tamu awak yang ngga makan babi. Itulah toleransi," tegasnya.
Togu dengan tegas kemudian menyarankan agar Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang mewacanakan wisata halal di kawasan Danau Toba, sebaiknya mengurus perusak Danau Toba.
"Urus saja perusahaan perusak lingkungan di Danau Toba," tegasnya.
Penjelasan terbaru Gubernur Sumatra Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi ditegaskan Asisten Administrasi Umum dan Aset Pemprov Sumut, M Fitriyus dan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Ria Telaumbanua, kepada wartawan, di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro, Medan, Sabtu (31/8/2019).
Fitriyus mengatakan, masyarakat kemungkinan mendapatkan informasi yang kurang jelas sehingga memicu munculnya opini dan anggapan seolah-seolah Gubsu Edy misalnya mau mengislamkan kawasan Danau Toba.
Fitriyus memberikan klarifikasi bahwa Pemprov Sumut tidak memaksudkan konsep wisata halal yang dalam persepsi mengislamkan kawasan Danau Toba. Namun lebih pada ketersediaan tempat-tempat halal bagi wisman Muslim tanpa menghilangkan adat dan budaya di kawasan Danau Toba.
Mengapa harus tersedia tempat-tempat berkonsep halal di kawasan Danau Toba? Ia menjelaskan untuk mengakomodir kebutuhan bagi wiswan Muslim, apakah itu tempat makan ataupun untuk keperluan ibadah salat.
Sebab yang paling real saat ini untuk mendongkrak kunjungan wisman ke kawasan Danau Toba adalah masih dari negara tetangga yang kebanyakan wisman Muslim, semisal dari Malaysia dan Brunei Darussalam. Faktanya juga saat ini jumlah kunjungan wisman Muslim ke sana semakin banyak.
"Jadi maksud Pemerintah Provinsi Sumatra Utara sebenarnya bukan begitu (opini masyarakat yang berkembang mau menghilangkan adat dan budaya setempat dengan wisata halal), karena halal ini sebenarnya adalah untuk mendukung kepariwisataan itu sendiri. Kata-kata halal dimaksud sudah mendunia, kalau kita lihat pariwisata di Amerika, di Eropa, di Australia, jadi itu memang seperti itu gitu," sebut Fitriyus.
Lebih lanjut dijelaskannya, pangsa pasar pariwisata adalah dari berbagai suku, berbagai agama, dan berbagai latar belakang.
"Jadi bagaimana kita mau meningkatkan pariwisata kalau sarana prasarana yang ada itu untuk kebutuhan mereka datang tidak kita persiapkan?," sebut Fitriyus.
Ditambahkannya, soal bagaimana infrastrukturnya, sarana prasarananya, sumber daya manusianya dan yang lainnya dalam industri pariwisata harus ditata.
"Dari mancanegara misalnya yang sederhana dari Malaysia mau datang sedangkan makanan misalnya ah nggak ada, susah mereka mencari makan, bagaimana mereka suatu saat akan datang kembali, gitu loh," tambahnya.
Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Ria Telaumbanua, menambahkan, Gubernur Edy Rahmayadi menjadikan pariwisata sebagai salah satu fokus program kepemimpinannya, termasuk untuk pengembangan pariwisata Danau Toba, sebagaimana yang sudah ditetapkan pemerintah pusat sebagai Kawasan Strategus Pariwisata Nasional (KSPN).
Dalam statusnya sebagai KSPN, Danau Toba harus dikembangkan, baik dari sisi atraksi, amenitas dan aksebilitas. Dari sisi attraksi, Danau Toba sudah memilikinya dan terus dikembangkan, termasuk kekayaan potensi adat dan budaya serta even-even lokal, nasional dan internasional.
Kemudian amenitas, yaitu prasarana pendukung, seperti perhotelan, restoran, tempat makan dan termasuk rumah ibadah, adalah yang ditata dan diadaptasikan dengan kebutuhan wisman, termasuk untuk wisman muslim.
Misalnya untuk wisman Muslim yang semakin banyak berkunjung ke kawasan Danau Toba, perlu ketersediaan tempat-tempat halal bagi mereka, seperti rumah makan halal dan tempat bagi mereka menunaikan ibadah dalam kaitan idabah salat lima waktu.
"Jadi Pak Gubernur Edy hanya bicara konsep saja," ujarnya.