Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Belawan. Setelah H Bachtiar Ja'far tidak lagi menjabat sebagai Wali Kota Medan, pembangunan wilayah Medan Utara tidak lagi pernah menjadi skala prioritas.
"Gagasan percepatan pembangunan tak kunjung direalisasi, di antaranya Belawan Waterpon City, tanggul penyangga banjir rob, Medan Islamic Centre (MIC), jalan lingkar utara, Kawasan Ekonomi Khusus Seruwai, Penataan Objek Wisata Danau Siombak dan Situs Kota Cina, seluruhnya berjalan lamban tanpa batas penantian," kata Presedium Percepatan Masyarakat Medan Utara (PMMU), Saharuddin kepada medanbisnisdaily.com, Senin (2/9/2019).
Ironisnya, sebut Saharuddin, untuk mendapatkan fasilitas infrastruktur memadai saja, warga Medan Utara harus bertarung turun ke jalan, seperti memblokir jalan untuk perbaikan Jalan Titi Pahlawan, Medan Labuhan, robohnya Jembatan Titi Dua Sicanang Belawan yang sampai sekarang masih terbengkalai, polemik Pasar Marelan yang tak jua mengurai kemacetan, Jalan Pancing Martubung yang kupak kapik akibat terabaikannya tata ruang, lampu jalan dan pengangkutan sampah juga masih minim, hutan mangrove yang kian habis mengakibatkan banjir semakin meluas, reklamasi pantai Belawan tak terbendung, hasilnya menyisakan konflik distribusi dana tali asih bagi mereka yang terdampak, serta masih banyak lagi masalah-masalah sosial menjadi potret buram di Medan Utara.
Dikatakan pemerhati sosial ini, hampir 15 tahun masyarakat Medan Utara terpolarisasi dengan wacana pemekaran atau Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (CDOB). Selama tiga musim Pemilu dan Pilkada itu, seolah daerah ini hanya menjadi komoditas politik bagi petarung yang mengasumsikan bahwa Medan Utara adalah lumbung suara yang harus dikuasai.
Pegiat-pegiat sosial maupun putra Medan Utara yang jujur melihat ketimpangan ini. Perbedaan cara pandang menghadapi persoalan yang akut itu tak mampu merekatkan ide dan gagasan untuk memisahkan diri, dan akhirnya semangat meleleh karena tak kuasa menembus benteng birokrasi dan regulasi yang begitu kokoh.
Padahal potensi yang ada seperti daerah padat industri, megahnya BUMN Pelindo I di Belawan, KIM Mabar, Pelabuhan Perikanan Gabion Belawan dan lain-lain tak berbanding lurus dengan angka pengangguran yang makin tinggi, Pengelolaan CSR cenderung tidak transparan, sehingga tidak jadi solusi, ketersediaan lahan yang memadai, wilayah laut dan areal tangkap yang mudah di akses seakan belum mampu di eksplorasi untuk kesejahteraan warga Medan Utara. dan peningkatan ekonomi pun cuma jargon-jargon, ujarnya.
Momentum Pilkada Medan 2020, prediksi Saharuddin, akan menjadi bagian paling penting bagi warga Medan Utara untuk menentukan sikap dan pilihan politik, karena pintu masuk pertama dalam proses berjenjang jalan pemekaran, adalah syarat adminsitratif berupa rekomendasi kepala daerah kepada DPRD, dan siapa calon yang mau berkomitmen untuk merekomendasikan Pembentukan CDOB ini.
“Itulah harapan kita,” ujar Presediun PMMU yang dideklarasikan pada 31 Agustus 2006.