Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Nisel. Wacana wisata halal di Danau Toba yang digagas Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat Batak, terutama yang berada di kawasan Danau Toba. Namun, Kadis Pariwisata Sumut, Ria Novida Telaumbanu mengatakan bahwa wacana wisata halal tersebut tidak pernah diungkapkan Gubernur Edy.
"Saya rasa Pak Gubernur tidak pernah mengagas atau menyampaikan pelaksanaan wisata halal," jelas Ria Telaumbanua kepada medanbisnisdaily.com, di Lapangan Orurusa Telukdalam, Nias Selatan, Rabu (04/9/2019)
Ria Telaumbanua menuturkan, sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Gubernur Edy Rahmayadi tidak pernah menyampaikan kepadanya terkait wacana wisata halal di Danau Toba.
"Saya sebagai Kadis Pariwisata tidak pernah mendengar hal itu dari beliau, apalagi katanya wisata syariah," tuturnya
Ditanyai awal isu pernyataan Gubernur Edy Rahmayadi terkait wacana wisata halal di Danau Toba, Ria Telaumbanua menjelaskan dirinya pun tidak tahu darimana asal isu tersebut. Sehingga wacana tentang wisata halal di Danau Toba kian jadi trending topik perbincangan.
Lebih lanjut Ria Telaumbanua, mengatakan bahwa sebelumnya juga telah diklarifikasi pada konferensi pers di Medan bahwa Gubernur tidak pernah mengatakan soal wacana wisata halal.
Sebelumnya juga Gubernur Edy Rahmayadi, menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu atau mengatakan wisata halal seperti yang lagi hangat saat ini.
"Begini yah, wisata halal itu saya sendiri belum tahu yang dimaksud apa dan tidak pernah mengatakan apa itu wisata halal," ujar Edy Rahmayadi saat meninjau persiapan Sail Nias 2019, di Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, Selasa (3/9/2019)
Edy Rahmayadi mengatakan, ada yang mendramatisasi pernyataannya terkait wisata halal di Danau Toba, sehingga menjadi polemik di tengah masyarakat. "Hanya ada orang-orang mungkin terlalu rajin bicara," katanya
Sebelumnya, Gubernur Edy Rahmayadi kepada wartawan, Kamis, 22 Agustus 2019 mengatakan, salah satu fokusnya membangun Sumut, yakni terkait pengembangan pariwisata kawasan Danau Toba. Ia akan membentuk tim bernama Tim Percepatan Kesuksesan Pariwisata Kawasan Danau Toba. Tim itu antara lain nantinya menyelaraskan tugas-tugas pengembangan Danau Toba dari berbagai sektor, seperti penanganan dan pengelolaan limbah industri dan limbah rumah tangga hingga penataan keramba jaring apung.
Kemudian penataan hewan berkaki empat agar tidak sembarang dipotong di tempat-tempat umum karena status Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan juga termasuk pengembangan wisata halal, seperti mendirikan masjid.
Wisman dari negara-negata tetangga itu, kata Edy, harus dipahami soal keinginannya, latar belakang dan adat istiadat. Misalnya wisman Malaysia dan Brunei.
"Tidak kalian bikin di sana masjid, tak datang dia (wisman) itu. Sempat potong-potong babi di luar, sekali datang besok tak datang lagi itu," sebut Edy mencontohkan.
Pernyataan Edy tersebut langsung menuai penolakan sejumlah kalangan. Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, misalnya, tidak pernah berpikir untuk menerapkan wisata halal di kabupaten yang dipimpinnya.
Menurut Rapidin, penolakan atas wisata halal maupun syariah adalah keputusan pemerintah dan sebagian besar rakyat Samosir yang ada di bonapasogit dan yang ada di tanah rantau. Alasannya karena tidak sesuai dengan paham kebangsaan, ideologi dan dasar negara, yaitu Pancasila, UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika.
Antropolog Batak, Prof Bungaran Antonius Simanjuntak (BAS), mengingatkan Gubernur Edy untuk tidak meneruskan konsepnya itu.
"Gubsu tidak boleh mengubah dan mengatur adat dan budaya. Apakah Gubsu mau menghancurkan adat budaya Batak dengan label makanan halal itu?" kata BAS kepada medanbisnisdaily.com, Kamis (29/8/2019).
Menurut BAS, tanah Batak sama dengan Bali, ada kuliner tradisionalnya yang bisa dicicipi turis lokal maupun mancanegara. Itu adalah bagian kekayaan yang dimiliki suatu kelompok masyarakat tradisi yang harus dihormati dan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan.
Atas polemik tersebut, Pemprov Sumut pun menjelaskan soal rencana wisata halal yang dimaksud Gubernur Edy. Menurut Asisten Administrasi Umum dan Aset Pemprov Sumut, M Fitriyus, masyarakat kemungkinan mendapatkan informasi yang kurang jelas, sehingga memicu munculnya opini dan anggapan seolah-seolah Gubsu Edy misalnya mau mengislamkan kawasan Danau Toba.
Fitriyus memberikan klarifikasi bahwa Pemprov Sumut tidak memaksudkan konsep wisata halal yang dalam persepsi mengislamkan kawasan Danau Toba. Namun lebih pada ketersediaan tempat-tempat halal bagi wisman Muslim tanpa menghilangkan adat dan budaya di kawasan Danau Toba.
"Jadi maksud Pemerintah Provinsi Sumatra Utara sebenarnya bukan begitu (opini masyarakat yang berkembang mau menghilangkan adat dan budaya setempat dengan wisata halal), karena halal ini sebenarnya adalah untuk mendukung kepariwisataan itu sendiri. Kata-kata halal dimaksud sudah mendunia, kalau kita lihat pariwisata di Amerika, di Eropa, di Australia, jadi itu memang seperti itu gitu," sebut Fitriyus, Sabtu (31/8/2019).