Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ide untuk merancang Otorita Danau Toba sudah digagas sejak Pemerintahan BJ Habibie. Ide itu muncul tak lama setelah BJ Habibie menutup PT Inti Indorayon Utama (IIU) yang kini berubah menjadi PT TPL pada Maret 1999 lalu. Salah satu lembaga yang ikut merancang Otorita Danau Toba Toba itu adalah Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT).
Hal itu diceritakan Sekretaris YPDT Sumut, Halomoan Tobing di sela acara dengar pendapat berbagai elemen masyarakat tentang Danau Toba di Universitas Sumatra Utara, Kamis, 8 Agustus 2019.
"Jangan lupakan sejarah itu. Otorita Danau Toba itu sudah dirancang sewaktu BJ Habibie. Bahkan sudah ada Keppresnya, tapi beliau keburu lengser sebelum sempat diteken," kata Halomoan.
Pernyataan yang sama juga disampaikan salah seorang pendiri YPDT, Jansen Sinamo yang terlibat langsung merancang Otorita Danau Toba itu. Dalam postingannya di akun FB nya, Jansen bercerita bagaimana yayasannya bersama 7 kementerian menggelar rapat selama 10 bulan untuk merancang Otorita Danau Toba itu.
"Hampir 10 bulan rapat demi rapat kami bersama 7 kementerian. Ketika rancangan jadi dan Kepres tinggal teken, keburu Pak Habibie harus lengser karena pertanggungjawabannya tidak diterima oleh MPR.
573 hari saja dia berkuasa, Gus Dur yang jadi presiden kemudian. Konsep Kepres diambil oleh Pemprov Sumut diadaptasi menjadi Badan Pengelola Ekosistem Danau Toba," tulis Jansen di akun FB miliknya, Rabu malam (11/9/2019).
Otorita Danau Toba itulah yang menjadi cikal bakal Badan Otorita Danau Toba (BODT). Untuk pelaksananya dipimpin Arie Prasetyo sebagai Direktur Utama.
Tapi kemudian Presiden Jokowi lewat Perpres No 49/2016 mensahkan BODT per 1 Juni 2016. Selama 3 tahun perjalanannya, BODT pun menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat di Kawasan Danau Toba (KDT). Mereka dinilai membawa persoalan baru di KDT.