Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Bandung - Anggota DPRD Jabar periode 2019-2024 ramai-ramai menggadaikan SK penetapan sebagai dewan ke bank. Plafon kredit yang diberikan sangat besar capai Rp 1 miliar. Mereka lakukan itu untuk menutup utang saat pencalonan. Berapa sih biaya nyaleg?
Salah seorang anggota DPRD Jabar yang enggan disebut namanya mengaku besaran pengeluaran nyaleg beragam. Ia sendiri mengaku habis sekitar Rp 1,5 miliar untuk periode keduanya tersebut.
"Periode pertama saya habis sekitar Rp 700 - 900 juta. Kalau periode yang sekarang adalah Rp 1,5 miliar," kata dia saat dihubungi, Rabu (12/9/2019).
Ia mengatakan memang pencalonannya pada periode kedua ini terbilang lebih mahal. Pasalnya, dia juga merupakan pengurus partai yang memiliki kewajiban lain di luar pencalonannya sebagai caleg.
"Sekarang lebih mahal. Kayak saya dulu hanya calon, bukan pengurus otomatis lebih banyak tim dan relawan. Kalau sekarang kan pengurus jadi berkewajiban ke partai juga," jelas dia.
Meski begitu, menurutnya pengeluarannya terbilang lebih minim dibandingkan caleg baru. Berdasarkan pengamatannya, caleg baru bisa menghabiskan biaya Rp 2 - 3 miliar.
"Caleg baru Rp 2 - 3 miliar pasti habis kalau diakumulasikan. Tapi ada juga enggak pakai duit. Memanfaatkan caleg pusat dan kabupaten. Kan yang banyak bikin acara caleg kabupaten," tutur dia.
Ia mengaku dengan lima tahun periode dewan, penghasilannya bisa menutupi pengeluaran selama masa kampanye. Terlebih dengan adanya, akses fasilitas kredit dari bank BJB.
"Penghasilan bisa menutupi," ujar dia.
Sementara itu Pengamat politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Karim Suryadi mengatakan berdasarkan pengetahuannya, pengeluaran caleg untuk DPRD Jabar mencapai Rp 10 miliar. Angka tersebut berdasarkan pengakuan caleg-caleg yang ditemuinya.
"Kalau obrolan mah ada yang Rp 10 - 15 miliar. Tapi saya tidak tau jujur atau tidak. Tetapi banyak caleg terpilih bilang begini, ada yang 3-4 kali terpilih, ketika pertama terpilih itu dia tidak pakai uang. Tapi periode selanjutnya justru semakin mahal," tutur dihubungi terpisah.
Melihat fenomena itu, ia menilai biaya politik setiap periodenya semakin tinggi. Hal itu menunjukkan masyarakat terbiasa menentukan pilihannya berdasarkan caleg yang 'royal' kepada mereka.
"Dari sana terbaca biaya politik terus naik. Selain kompetisi antar caleg partai kuat, masyarakat semakin terbiasa pilihan mereka terbentuk dengan uang," jelas dia.dtc