Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Sigapiton. Merasa ditindas hak kepemilikan tanah ulayatnya akhirnya warga Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir(Tobasa) Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari kaum emak-emak turun melakukan perlawanan dengan aksi buka baju menentang Badan Otorita Danau Toba (BODT) yang ingin menguasai tanah adat mereka, Kamis (12/9/2019).
Perlawanan dilakukan bermula ketika sebuah alat berat milik pengembang sedang mengerjakan pelebaran jalan yang notabene menurut warga adalah tanah milik warga melalui dengan aksi protes menghadang alat berat. Tidak sampai di situ, pihak pengembang yang dikawal oleh aparat keamanan bersama Satpol PP membuat emosi warga makin memuncak dan akhirnya secara spontanitas warga yang terdiri dari kaum ibu turun membuat perlawanan dengan membuka pakaiannya sehingga tinggal BH dan celana dalam.
Ny R Butarbutar, warga Desa Sigapiton mengatakan, meskipun harus mati demi mempertahankan tanah ulayat yang dititipkan oleh leluhurnya akan dilakukannya. Sebab tanah tersebut merupakan amanah yang harus dijaga sepanjang hidupnya.
Senada disampaikan Ny O Butarbutar. Menurutnya, aksi buka baju yang mereka lakukan sebagai bentuk protes kepada pengusaha dan pemerintah yang akan menguasai lahan nenek moyangnya.
"Masyarakat Batak, khususnya masyarakat Desa Sigapiton adalah masyarakat yang memiliki adat istiadat. Penindasan ini membuat harga diri kami sudah tidak ada, maka untuk mempertaruhkannya nyawa kami pun siap," sebutnya.
Dia mengatakan, puncak masalah terjadi karena adanya kepentingan pembangunan industri pariwisata yang dalam hal ini dikelola BODT. Lahan milik warga disebut adalah kawasan hutan.
"Tidak masuk akal, kok bisa pemerintah menyebutkan lahan milik kami menjadi kawasan hutan, sementara kami sudah menempati kawasan ini ratusan tahun, "ucapnya.
Ny H Butarbutar menambahkan, harusnya pemerintah dna pengembang memahami betapa sakitnya ketika lahan milik sendiri diambil orang lain dengan alasan kawasan hutan.
"Kalau pemerintah tidak jujur dan tidak bisa memberikan perlindungan kepada warga, maka kami akan kembali turun dengan berbagai aksi yang lebih menghebohkan meskipun harus mengorbankan nyawa," ucapnya.
Kasatpol PP Tobasa, Tito Siahaan, mengatakan, pengamanan yang diberikan sekaligus mendukung BODT akan tetap dipertahankan. Sebab, BODT memiliki alas hak atas tanah tersebut dengan buktik sertifikat.
"Silahkan kalau ada protes maupun keberatan ajukan melalui pengadilan," katanya singkat.