Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatra Utara (Bakumsu) meminta Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) menghentkan proyek pembangunan jalan pariwisata The Nomadic Caldera Toba Escape.Penghentian itu terkait bentrokan yang terjadi antara masyarakat adat Sigapiton dengan aparat saat dimulainya proyek itu, Kamis (12/9/2019)
"Kami minta proyek itu dihentikan, karena sudah menimbulkan bentrokan. Kami juga berharap BPODT dievaluasi, karena menurut kami kehadiran mereka justru menimbulkan konflik di masyarakat," kata Roganda.
Roganda menambahkan, pemerintah agar mengakui hak-hak masyarakat adat Sigapiton dan tanah ulayat mereka karena itu adalah tanah leluhur masyarakat adat Sigapiton.
Hal sama juga disampaikan Direktur Bakumsu, Manambus Pasaribu. Ia meminta aparat keamanan tidak represif kepada masyarakat saat melakukan pengamanan. Menurutnya, apa yang dituntut masyarakat adat Sigapiton adalah hak mereka yang harus dihargai.
"Bakumsu meminta agar bentrokan itu diusut tuntas, apalagi sampai menimbulkan korban yang terluka. Kami juga mengecam BPODT yang melibatkan aparat keamanan secara berlebihan seolah mereka berhadapan dengan penjahat," kata Manambus.
Manambus berharap pemerintah mengevaluasi keberadaan BPODT karena tidak mampu berdialog dengan masyarakat dan hanya menimbulkan konflik di sana-sini.
Terkait bentrokan masyarakat adat Sigapiton dengan aparat keamanan itu, Direktur Utama BPODT Arie Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah mengikuti aturan yang berlaku. Dikatakannya, lahan yang mereka kembangkan untuk kebutuhan pariwisata itu sudah diterbitkan izin pengelolaannya dan sudah diserahkan kepada BPODT sebagai pelaksana Badan Otorita Danau Toba.
"Lahan itu berstatus lahan negara dan diberikan hak pengelolaannya kepada BPODT," kata Arie.