Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Terdapat tiga orang anak bupati dan wali kota aktif yang dilantik menjadi anggota DPRD Sumatera Utara periode 2019-2024, Senin (16/9/2019). Ketiganya adalah Erni Ariyanti Sitorus yang merupakan putri Bupati Labuhanbatu Utara, Khoiruddin Sitorus; Dimas Tri Adji, putra Bupati Serdang Bedagai, Sukirman dan Muhammad Andri Alfisah, lain putra Wali Kota Binjai, Idaham.
Ketiganya terpilih menjadi anggota legislatif dari partai politik berbeda. Erni dari Golkar, Dimas (Nasdem) dan Andri (Demokrat). Ketiganya juga adalah politikus muda yang masuk kategori milenial. Erni dan Dimas masih berusia 29 tahun, sedangkan Andri 22 tahun lebih beberapa bulan.
Sebagai anak bupati dan wali kota, yang orang tuanya memiliki keterkaitan kerja langsung dengan Pemprov Sumut (eksekutif), layak dipertanyakan, apakah mereka bisa dan berani bersikap kritis terhadap Gubernur Edy Rahmayadi atau wakilnya Musa Rajekshah.
Untuk berbagai keperluan, pasti masing-masing kepala daerah itu memiliki "ketergantungan" pada Edy agar bisa terpenuhi. Misalnya pada proyek atau program kerja di kabupaten/kota yang sumber pembiayaannya berasal dari provinsi.
Atau juga pada program pemerintah pusat yang membutuhkan dukungan pemprov. Soal-soal semacam ini, bukan tidak mungkin menjadi pertimbangan bagi Erni, Dimas dan Andri, sehingga harus berpikir ulang mengkritik atau bahkan "membentak" Edy dan seluruh jajarannya mana kala ada hal-hal yang menyalahi dalam menjalankan pemerintahan.
Padahal sebagai wakil rakyat yang memiliki tiga fungsi; pengawasan, penyusunan anggaran serta pembuatan peraturan daerah, setiap saat mereka dituntut bersikap "galak" agar pemerintah berjalan dengan benar sesuai peraturan perundangan. Setidaknya demi kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Namun dengan nada optimis Dimas menepis kekawatiran tersebut. Dia memastikan dirinya tetap akan bertindak profesional. Menyampaikan kritik beserta masukan kepada Edy dan segenap bawahannya sesuai fakta yang ditemukan di lapangan.
Misalnya, soal jalan provinsi di daerah pemilihannya (Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi) yang masih banyak dalam keadaan rusak, akan dikoordinasikan dengan pemerintah setempat dan Pemprov agar dilakukan perbaikan. Dalam hal ini yang mengeksekusi adakah Pemprov Sumut.
"Kalau dikait-kaitkan secara politik memang bisa berisiko, tetapi saya tetap bisa profesional nanti," tegas Dimas.
Begitu pula dengan masalah-masalah lainnya di Sumut, tak hanya di Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi, secara lugas sesuai fakta akan disampaikan ke eksekutif. Secara proporsional.
Selain anak bupati atau wali kota, ada pula beberapa lainnya anggota DPRD Sumut yang memiliki keterkaitan dengan kepala daerah di kabupaten/kota.
Rahmansyah Sibarani (Nasdem) adalah abang Bupati Tapanuli Tengah, Bachtiar Sibarani. Begitu pula Pantur Banjarnahor (PDI Perjuangan) yang merupakan abang Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor.
Ada pula Rizky Yunanda Sitepu (Golkar) yang juga putra mantan Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu. Tuani Lumbantobing (PDIP), bekas Bupati Tapanuli Utara.
Harapan 15 juta warga Sumut, semoga mereka tidak "tersandra" oleh posisinya sebagai bagian dari kepala daerah atau bekas kepala daerah. Baik yang pernah memiliki kasus hukum atau tidak. Bekerja secara profesional dan berani sebagai wakil rakyat.