Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Mantan anggota DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, mengungkapkan keheranannya atas kondisi banjir yang terus terjadi di Kota Medan. Jika hujan deras turun, hanya dalam waktu 30 menit air menggenangi kawasan kota. Di banyak titik di setiap kecamatan.
Langsung diamatinya sekitar pukul 19.30 WIB malam ini, Selasa (17/9/2019), sepanjang Jalan Gajah Mada, mulai dari perempatan Jalan KH Wahid Hasyim (Simpang Barat) hingga perempatan Jalan Iskandar Muda (Kecamatan Medan Petisah), air menggenangi seluruh badan jalan. Hingga sedalam kurang lebih 20cm.
Selain menimbulkan kemacetan lalulintas, genangan air juga merepotkan para pejalan kaki. Dengan penuh hati-hati mereka berjalan atau menyeberang agar terhindar dari jebakan lobang yang mungkin tertutupi air. Mengangkat bagian bawah celana atau rok mencegah basah. Juga melepas sepatu atau sandal.
"Banjir akibat genangan air hujan sudah berulang-ulang terjadi di Kota Medan. Tapi entah apa yang dikerjakan Wali Kota Dzulmi Eldin, dia tak berdaya mengatasi. Begitu pula wakilnya Akhyar Nasution," kesal Sutrisno yang saat ini tengah mencalonkan diri menjadi Wali Kota Medan periode 2020-2025 kepada wartawan.
Sepengetahuannya, nyaris tidak ada upaya serius Dzulmi Eldin dan jajarannya menanggulangi persoalan banjir di Kota Medan. Tapi gali lobang tutup lobang. Menggali parit di sekitar genangan air. Bukan membenahi dari hulu hingga ke hilir. Sehingga penyelesaiannya permanen dan banjir tidak berulang.
Ungkap Sutrisno, semasa menjabat Ketua Komisi D DPRD Sumut sebenarnya sudah menjadi pokok pembahasan dengan berbagai stakeholder. Diantaranya, Pemko Medan, Balai Besar Jalan Wilayah Sumatera dan sebagainya.
"Para stakeholder saat itu bilang Pemko Medan tidak melaksanakan tugasnya menormalisasi sungai. Pemko tidak mau membuka akses alat berat masuk ke sungai. Sampai hari ini hal itu tidak kunjung dilakukan," terangnya.
Dampak ketidakmampuan Pemko melakukan normalisasi, akibatnya untuk melaksanakan hal serupa terhadap Sungai Badera Gubernur terpaksa turun tangan. Dengan menggunakan alat berat milik TNI.
Dijelaskannya, seharusnya wali kota mampu mengkonsolidasikan semua stakeholder dari tingkat kelurahan guna menanggulangi persoalan banjir. Secara bertahap normalisasi dilakukan. Sedimen atau endapan dipindahkan bersama masyarakat di bantaran sungai. Menjaga sungai dijadikan sebagai kewajiban bersama.
"Fasilitasi masyarakat di sekitar bantaran sungai menjaga sungai, siapkan tempat sampah biar tidak dibuang ke sungai.
Edukasi warga bahwa sungai adalah milik bersama bukan milik mereka saja," tegas Sutrisno.
Bila normanilasi itu dilaksanakan, bukan tidak mungkin wisata air dan transportasi air bisa diciptakan," paparnya.