Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan konsep mengatasi banjir di Kota Medan dan sekitarnya, yakni dengan mengembalikan air hujan ke bumi.
"Kembalikan air hujan ke bumi. Jangan biarkan terbuang ke selokan atau ke sungai. Mari memanen air hujan," ujar Direktur Sungai dan Pantai Dirjen SDA Kementerian PUPR, Jarot Widyoko, pada Sosialisasi Pengendalian Banjir DAS Belawan, Deli, Percut, dan Sei Padang, di Ruang Rapat Gubernur, Lantai 10, Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (19/9/2019).
Lebih lanjut dipaparkannnya, konsep penanggulangan banjir adalah dengan meninggalkan konsep pematusan air hujan atau membuangnya langsung ke laut. Pola pikir dan budaya yang harus ditanamkan adalah bagaimana untuk mempertahankan air hujan selama mungkin di darat.
Lebih lanjut Jarot mengatakan, banjir tidak bisa diatasi. Banjir hanya bisa dikendalikan, dikurangi dan dieliminir. Untuk itu, Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko di Sumut diharapkan dapat membuat suatu peraturan, baik itu di kawasan permukiman maupun perkebunan untuk membuat penampungan air, seperti embung, long storage, kolam retensi, sumur serapan dan lubang biopori.
Untuk pengerjaan pengendalian banjir daerah aliran sungai (DAS) Belawan, Deli, Percut, dan Padang, kata Jarot, diberi waktu sekitar 18 bulan, dimulai 12 Agustus 2019. Meski waktunya singkat, tetapi harus selesai. Pihaknya menggandeng 5 konsultan yakni PT Yodya Karya (Persero), PT Duta Cipta Mandiri, PT Indah Karya, PT Global Tirta Nusantara dan PT Pro Lestari.
Disampaikan juga, untuk pengendalian banjir, Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia juga telah menyiapkan dana. Dana Siap Pakai (DSP) dari ADB itu hanya diperoleh 4 provinsi di Indonesia, yaitu Sumut Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Jawa Barat.
Sementara itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, menyambut baik konsep Kementerian PUPR itu. Dia mengatakan akan segera menyatukan program dengan kabupaten/kota dan berbagai pihak terkait lainnya, guna percepatan pelaksanaan pengendalian banjir di Sumut, khususnya di Kota Medan. "Medan itu ibu kotanya Sumatra Utara, pengendalian banjir ini sangat penting," ujarnya.
Permasalahan banjir ini, lanjut Gubernur, sudah lama tidak bisa diatasi, dan ini merupakan problem yang umum bagi kota yang sedang berkembang. "Oleh karenanya marilah kita sama-sama peduli dan berkomitmen untuk mengendalikan banjir. Apapun alasannya Desember 2022 masalah banjir harus sudah selesai," ujar Edy.
Hadir juga pada sosialisasi itu, antara lain Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Roy Pardede, Kadis PSDA Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut, Alfi Syahrizal, Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis, Kepala Bappeda Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Kota Medan, para konsultan dan jajaran Direktorat Sungai dan Pantai Dirjen SDA.