Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. 'Aksi Buruh Damai' digelar hari ini di depan DPR dan Istana membawa sejumlah tuntutan. Pihak Istana menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memahami apa yang ingin disampaikan buruh.
"Seperti yang kita ketahui bersama, Presiden telah menerima Andi Gani (Presiden KSPSI) dan Iqbal (Presiden KSPI), dan tentunya ada pembicaraan, Presiden sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi tuntutan buruh," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).
Dalam aksi hari ini, massa buruh membawa tuntutan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pramono mengatakan, pemerintah juga mencari jalan keluar supaya aspirasi buruh terpenuhi.
"Yang seperti ini tugas pemerintah untuk mempertemukan, mencari jalan keluar, supaya apa yang menjadi aspirasi buruh bisa terpenuhi kemudian dunia usaha ketika trade war terjadi, Indonesia dianggap tidak dapat memanfaatkan secara maksimal karena banyak aturan yang mengikat kita sendiri," ujarnya.
Aspirasi buruh sebelumnya sudah disampaikan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal di Istana Bogor. Jokowi sempat menanggapi salah satu tuntutan buruh, yakni menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III.
"Kita pertimbangkanlah. karena memang kita harus berhitung harus berkalkulasi nanti kalau apa... Kenaikan BPJS tidak kita lakukan yang terjadi juga defisit besar di BPJS. Semuanya dihitung, semuanya dikalkulasi," ujar Jokowi, Senin (30/9).(dtc)