Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Dibawah terpaan hujan deras akhirnya ratusan buruh atas nama Gerakan Rakyat dan Buruh Bangkit Sumatra Utara (Gerbang Sumut) berhasil tiba di gedung DPRD Sumatra Utara, Rabu (2/10/2019). Merupakan gabungan dari 10 organisasi; buruh, mahasiswa dan LSM.
Gerbang Sumut meneriakkan 15 tuntutan terkait perbaikan kondisi kehidupan buruh. Terutama tentang penolakan terhadap revisi UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 serta kebaikan iuran BPJS.
Kata Ketua GSBI Sumut, Eben, setidaknya ada empat alasan pokok penolakan revisi UU Ketenagakerjaan. Pertama, merampas kesejahteraan rakyat. Kedua, mempermudah pihak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Ketiga, melonggarkan pengusaha memptaktikkan sistem kerja kontrak dan keempat, membatasi kebebasan berserikat serta berunding.
"Revisi UU Ketenagakerjaan oleh Presiden Jokowi harus dilakukan akibat desahan Bank Dunia. Dia menjadi budak investor asing," ungkap Eben.
Sekjen SBSI, Bambang Hermanto, menyatakan UU Ketenagakerjaan yang selama ini diberlakukan tidak berpihak kepada buruh. Sangat fleksibel bagi pengusaha. Kemudian akan direvisi lagi agar kian fleksibel. Oleh karena itu harus dilawan.
"Lawan revisi UU Ketenagakerjaan, sebab cuti haid dan cuti melahirkan akan dihapus. Kebaikan upah dilakukan dua tahun sekali. Buruh akan semakin miskin," ujar Bambang.
Tony Rickson Silalahi, Sekretaris FSPMI Sumut, menyatakan keheranannya terhadap sikap Ketua DPR RI yang baru dilantik, Puan Maharani, yang menyatakan memasukkan revisi UU Ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas Prolegnas. Itu bukti DPR RI tidak berpihak kepada buruh.
"Aneh, digaji dengan uang rakyat tetapi DPR RI tidak berpihak kepada rakyat," tegas Tony.
Oleh dua anggota DPRD Sumut, Hendro Siswanto (PKS) dan Pdt. Berkat Kurniawan Laoli menyambut baik demonstrasi buruh yang berlangsung aman. Keduanya mendukung desakan pembatalan revisi UU Ketenagakerjaan. Sebagai bukti dukungan tersebut, masing-masing mereka membubuhkan tanda tangan terhadap surat penolakan yang akan disampaikan Gerbang Sumut kepada Presiden Jokowi.
"Penolakan terhadap revisi UU Ketenagakerjaan yang ikut ditandatangani anggota DPRD Sumut akan kita kirimkan ke Jokowi agar dia mendengar sikap buruh," terang Tony.
Aksi demonstrasi Gerbang Sumut merupakan bagian dari aksi serupa yang berlangsung di 12 provinsi di Indonesia.
Sementara pagi tadi, berlangsung juga demonstrasi serupa yang dilakukan buruh. Dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sumut. Dipimpin ketuanya, Sabam Parulian Manalu. Selain menolak revisi UU Ketenagakerjaan, mereka juga menuntut pembatalan kenaikan iuran BPJS serta penghapusan PP No. 78/2015 tentang penghitungan kenaikan upah.