Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Beberapa partai koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin terkesan menolak bergabungnya Gerindra. 'Penolakan' tersebut dianggap sebagai bentuk tidak relanya partai-partai pendukung Jokowi berbagi jatah kursi menteri di kabinet.
"Dari kacamata sistem ya memang aneh ketika dengan mudahnya partai oposisi seketika balik badan begitu saja menjelang pembentukan pemerintahan," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam perbincangan, Sabtu (12/10/2019).
Langkah Gerindra untuk bergabung ke koalisi pemenang Pilpres 2019 dianggap akan berdampak buruk. Salah satunya adalah kurangnya pengawasan terhadap pemerintah.
"Efeknya buruk ke checks and balances, yang implikasinya bisa terjadi baik di wilayah eksekutif (kabinet yang berpotensi tidak lagi 'zaken') dan legislatif (hilangnya fungsi sebagai pengawas)," sebut Yunarto.
Penolakan terhadap bergabungnya Gerindra Cs ke koalisi Jokowi juga bisa dilihat lantaran adanya perebutan kekuasaan dari partai pendukung Jokowi. Dengan bertambahnya partai pendukung, Yunarto menilai, jatah kursi bagi koalisi Jokowi lainnya secara tidak langsung akan berkurang.
"Dari kacamata lain bisa dilihat juga bahwa penolakan ini lebih terkait dengan 'perebutan porsi kekuasaan' antar partai yang merasa porsi kuenya akan diambil (jatahnya lebih kecil) oleh oposisi apabila mereka masuk di kabinet," tuturnya.
Menurut Yunarto, penolakan koalisi Jokowi terhadap kehadiran Gerindra lebih pada urusan 'bagi-bagi kue' di kabinet Jokowi. Dia menilai, akhirnya koalisi Jokowi hanya setengah hati menerima Gerindra, Demokrat, dan PAN untuk bergabung ke koalisi.
"Jadi bukan tentang negara yang mereka pikirkan ketika menolak, tapi karena ingin porsi lebih besar itu," ucap Yunarto.
"Di situlah kemudian muncul kalimat-kalimat 'silahkan mendukung pemerintahan tapi nggak perlu masuk kabinet' yang bisa diterjemahkan sebagai setengah hatinya koalisi Jokowi," sambung dia.
Sebelumnya diberitakan, Ketum NasDem Surya Paloh menyindir Gerindra yang disebutnya mengajukan syarat untuk bergabung ke koalisi Jokowi. NasDem juga menyatakan lebih baik Gerindra Cs tetap menjadi oposisi saja.
"Kalau semua ingin masuk kabinet, terus siapa yang jadi checks and balances pada pemerintah? Maka kami lebih setuju jika yang kalah tetap sebagai oposisi dan yang menang memerintah," ungkap Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, hari ini.
"NasDem tetap ingin ada yang melakukan checks and balances agar pemerintah berjalan lebih demokratis," lanjutnya.
Tak hanya itu, PDIP juga sempat menyinggung soal gabung koalisi tanpa harus dapat menteri. Meski begitu, kedua partai tersebut tetap menyerahkan keputusannya kepada Jokowi.
"Bergabung dengan koalisi tidak selalu harus selalu mendapat jatah menteri. Koalisi adalah persekutuan kesepahaman platform politik untuk tujuan politik yang sama," ungkap politikus senior PDIP, Andreas Hugo Pareira.(dtc)