Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Hingga pertengahan Oktober atau menjelang akhir 2019, serapan anggaran Pemprov Sumatra Utara masih 54,43%. Dikutip dari laman Sumut Smart Province Pemprov Sumut, Senin (14/10/2019) siang, serapan 54,43% itu setara dengan Rp 8,460 triliun dari total Rp 15,430 triliun APBD Sumut 2019. Itu artinya sebesar Rp 6,970 triliun harus terserap sampai akhir 2019.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapan anggarannya paling besar adalah Badan Penelitian dan Pengembangan 65,49% atau sebesar Rp 15,384 milar, disusul Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 63,02% (Rp 24,967 miliar), Dinas Ketenagakerjaan 62,59% (Rp 36,375 miliar), Dinas Sosial 61,35% (71,762 miliar) dan Dinas Pendidikan 55,07% (Rp 1,822 triliun).
Sementara yang masih sedikit adalah RS Haji 13,64% (Rp 13,890 miliar), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 22,95% (Rp 38,728 miliar), Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 23,63% (Rp 35,503 miliar), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 24,04% (Rp 26,984 miliar), Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi 26,25% (Rp 236,625 miliar), disusul Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang 34,58% (Rp 34,728 miliar).
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut, Alfi Syahriza, mengatakan realisasi serapan anggaran yang masih 34,58% itu karena ada pekerjaan kontrak yang realisasi sudah tinggi namun belum mengajukan permohonan pembayaran. "Saya kira itu saja penyebabnya," ujar Alfi.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut, Effendy Pohan, menambahkan, pada akhir September 2019 justru serapan anggaran dinasnya mencapai sekitar 35%.
"Dinas teknis yang banyak pekerjaan fisik lapangan diperkirakan akan naik serapan dananya di bulan 10 dan 11, karena rata rata para rekanan akan mengajukan MC pada bulan-bulan tersebut sesuai progres lapangan," ujar Effendy Pohan.
Sebelumnya, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mengatakan penyerapan anggaran yang lebih banyak pada waktu yang lebih cepat, akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karenanya , ia mendorong seluruh OPD mempercepat penyerapan anggaran.