Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Taput. Sejumlah kepala desa di kecamatan Siborongborong, kabupaten Tapanuli Utara (Taput) memprotes data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikeluarkan Dinas Sosial. Para kepala desa mengaku tidak dilibatkan dalam pendataan dan validasi data penerima BPNT.
Hal itu diteriakkan para Kades saat pembagian kartu BPNT bagi 737 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT se-kecamatan Siborongborong, Tapanuli Utara di aula kantor camat Siborongborong Rabu, (16/18/2019).
Walben Siahaan, Kepala Desa Pohan Tonga, mewakili para Kades, menyatakan protes atas data yang disampaikan Dinsos Taput. "Kami sebagai Kepala Desa yang lebih paham dan mengetahui warga miskin di desa kami. Kenapa kami tidak ada pemberitahuan soal perubahan data penerima," katanya.
Menurut Walben, semula data penerima Beras Sejahtera (Rastra) di desanya sejumlah 133 KPM. Namun tanpa ada koordinasi, berkurang drastis menjadi hanya 51. "Data darimana itu, nanti malah saya sebagai Kepala Desa yang dianggap pilih kasih oleh warga," sebutnya.
Sebagai mana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Sosial, telah mengubah skema penyaluran Rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhitung sejak bulan Mei 2019, berdasarkan Perpres 63 2017 Tentang Penyaluran Bansos Secara Non Tunai.
Menanggapi protes para Kades, Kadis Sosial Taput, Irwan Hutabarat, dikonfirmasi Medanbisnisdaily.com via pesan elektronik, menganjurkan agar berkoordinasi dengan staff Dinsos di lokasi. "Ada staff Dinsos disitu, silahkan koordinasi," tulisnya.
Staff Dinsos Taput, Lusi Sihombing mengatakan data yang ada dikirim dari pusat melalui Dinsos. "Itu data dari pusat, kami hanya menyampaikan dan monitoring," katanya.