Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Vietnam akan kembali mengganggu ekspor mobil Indonesia ke wilayahnya. Hambatan tersebut datang dari kebijakan non tarif baru berupa pajak konsumsi spesial (special consumption tax/SCT).
Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, Ibnu Hadi menjelaskan upaya tersebut merupakan langkah pemerintah Vietnam sebab produk lokalnya kalah bersaing dengan ekspor.
Untuk mengantisipasi hal tersebut ia berharap pemerintah Indonesia segera membuat langkah strategis sebelum aturan tersebut diterapkan.
"Memang sebaiknya kalau mau buat tim gabungan untuk datang ke sana. Saya akan memfasilitasi dan mengatur berbagai pertemuan dan sebaiknya dilakukan sebelum kebijakan itu terjadi," ujar Ibnu kepada awak media di di Sparks Luxe Hotel, Jakarta, Jumat (18/10/2019).
Ia melanjutkan saat ini masih memantau kondisi tersebut di Vietnam. Kabarnya bakal diberlakukan pada 1 Oktober 2019 namun Ibnu mengatakan aturan tersebut belum diterapkan.
Bila aturan tersebut disahkan, Ibnu menjelaskan produk otomotif dalam negeri Vietnam bakal dikenakan pajak dengan tingkat pajak yang lebih ringan. Walhasil harga jual produk dalam negeri akan bisa bersaing dengan produk impor utuh CBU.
Lebih lanjut saat ini ia tengah menjalin komunikasi dengan beberapa anggota Gaikindo terkait kabar tersebut.
"Yang kita lakukan sekarang adalah memonitor perkembangan kemudian menggali pandangan dan assesment para pelaku bisnis terutama KBRI saya ingin mengetahui reaksi dari Thailand dan India yang notabene juga mengekspor mobil," ujar Ibnu.
"Dari hasil assesment itu, saya sudah berbicara dari pihak Indonesia anggota Gaikindo, 'tolong berbicara dulu dengan berbagai pihak di sini kalau memang ada satu posisi, saya mengajukan usulan kenapa kita nggak buka forum dialog dengan para pengambil keputusan maupun pemainnya jadi biar tahu tanpa bermaksud kita mau menghalangi kebijakan," sambung Ibnu.
"Jadi kita lihat dari dialog itu mungkin kita bisa mendapatkan warna dari rencana kebijakan tersebut. Mungkin yang kedua itu bisa menjadi bahan untuk mengantisipasi yang lebih baik, itu yang saya tawarkan," tuturnya.(dto)