Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Sebanyak 17 Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Sumatra Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. Kementerian Keuangan pun menyerahkan penghargaan kepada 17 Pemda tersebut sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian WTP itu. Adapun Pemda itu di antaranya Pemprov Sumut, Pemkab Tapanuli Utara, Pemkab Toba Samosir, Pemkab Samosir, dan Pemkab Humbang Hasundutan.
Penghargaan diserahkan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2019 bertemakan Peningkatan Kualitas LKPD 2019 Melalui Optimalisasi Fungsi Pengelola Keuangan Daerah di Era Digital, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (22/10/2019).
Rakorda itu merupakan rangkaian Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2019 yang dilaksanakan 11-12 September 2019 di Jakarta. Rakorda tersebut juga bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penyediaan informasi keuangan daerah yang andal dan relevan serta dengan bijak memanfaatkan sistem dan teknologi di era digital.
"WTP bukanlah tujuan akhir. Laporan pertanggungjawaban penting sebagai informasi bagi perencanaan penganggaran pada periode berikutnya," kata Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Wiwin Istanti dalam sambutannya
"Bersama kita bersyukur bahwa setiap tahun kita telah mengukir pengeloIaan keuangan negara baik pusat maupun daerah dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat good governance dan clean governance dan terus mengalami perbaikan, serta pemerataan yang semakin kuat," sambungnya.
Berkenaan dengan optimalisasi fungsi pengelola keuangan daerah di era digital, kata dia, pemerintah terus mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) yang merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan antara Sistem Informasi Keuangan Pusat atau Sistem Perbendaharaan (SPAN) dengan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKD).
Harapannya akan terbentuk aplikasi untuk konsolidasi secara real time dan akan menjadi sumber informasi yang powerful bagi semua pembuat keputusan baik eksekutif, legislatif, masyarakat dan bahkan dunia usaha.
Kepala BPK Perwakilan Sumut, Ambar Wahyuni, pada kesempatan itu menegaskan, raihan opini disamping menjadi prestasi juga menunjukkan bahwa pemda memiliki komitmen kuat untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
"Opini atas laporan keuangan itu bukan tujuan akhir. Harapan saya kepada pemda yang mendapatkan opini WTP atas LKPD 2018 agar memiliki korelasi dengan kinerja pembangunannya. Karena pada akhirnya APBD adalah instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka menyejahterakan rakyat, meningkatkan keadilan, mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, mengurangi pengangguran dan mengurangi kesenjangan," katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, berkomitmen akan terus menambah jumlah pemda di Sumut untuk mendapat opini WTP. Dia mengajak seluruh kepala daerah dan jajaran agar bekerja jujur dengan tujuan kesejahteraan rakyat diatas kepentingan pribadi maupun kelompok.
"Sumut punya potensi wilayah yang lebih daripada provinsi lain di Indonesia. Potensi inilah yang harus kita manfaatkan bersama agar kedepan kita bisa lebih smart berbuat untuk rakyat," katanya. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumut, Tiarta Sebayang, dan para kepala daerah penerima penghargaan, dan unsur Forkopimda Sumut.
Berikut 17 Pemda penerima penghargaan WTP atas LKPD 2018:
1. Pemprov Sumatra Utara.
2. Pemko Binjai.
3. Pemko Gunung Sitoli.
4. Pemko Sibolga.
5. Pemko Tebing Tinggi.
6. Pemkab Asahan.
7. Pemkab Batubara.
8. Pemkab Dairi.
9. Pemkab Deli Serdang.
10. Pemkab Humbang Hasundutan.
11. Pemkab Labuhan Batu Selatan.
12. Pemkab Padang Lawas Utara.
13. Pemkab Samosir.
14. Pemkab Serdang Bedagai.
15. Pemkab Tapanuli Selatan.
16. Pemkab Tapanuli Utara.
17. Pemkab Toba Samosir.