Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Saya salut menyimak kesepahaman Partai NasDem dan PKS, Rabu (30/10/2019),di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Kedua partai yang berseberangan dalam Pemilu dan Pilpres 2019 tersebut saling menghormati pilihan politik masing-masing untuk memperkuat fungsi pengawasan di DPR dan memperkuat demokrasi.
Perbedaan sikap politik kedua partai tersebut tidak menjadi penghalang bagi NasDem dan PKS untuk berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi checks and balances di DPR.
"Saya pikir kita semua sepakat. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang tetap membutuhkan checks and balances, itu pasti," kata Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
Lantas, Paloh mengatakan, pemerintah yang sehat menerima pikiran kritis. Jika tidak ada pemikiran tersebut, pemerintah tersebut tidak sehat. Tentu saja dilandasi niat baik. Maksud Paloh, niat baik tersebut misalnya kritik yang tidak menjatuhkan tapi dengan semangat membangun Indonesia.
Presiden PKS, Sohibul Iman, mengatakan, jika nanti NasDem mengkritik pemerintah, NasDem tetap ada di dalam pemerintahan. Sedangkan kritik PKS dinilainya akan berbeda dengan NasDem. "Tentu kritiknya berbeda dengan PKS. Saya kira demikian," imbuh Sohibul.
Kita mencoba mengeloborasi, bagaimana gerangan kira-kira kritik yang akan dilancarkan oleh NasDem? He-he, mungkin lebih santun. Tidak frontal. Barangkali, bak pepatah Melayu, “pukul dinding sindir menantu”.
Mungkin, juga lebih memilih jalan approach. Tidak sembarangan fraksinya berteriak di parlemen sehingga menjadi konsumsi publik. Misalnya, menyampaikan kritik langsung kepada menteri, tanpa berkoar-koar di parlemen atau media massa.
Tapi, bagaimana jika Fraksi PKS mengkritik secara terbuka di parlemen dan media massa? Apakah Fraksi NasDem akan diam seribu basa? Apalagi jika ikut diramaikan oleh Fraksi PAN dan Demokrat? Tentu saja Fraksi Gerindra, saya kira tidak akan ikut memalu gendang, karena sudah bergabung dengan pemerintahan Jokowi.
Padahal, NasDem dan PKS sudah mempunyai kesepahaman untuk berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi checks and balances di DPR. Tapi, bagaimana caranya agar tidak head to head?
Kita tidak tahu barangkali, baik Surya Paloh maupun Shohibum Imam punya formulasi atau rumusan yang win win solution. Tapi jika sudah berhadapan dengan isu politik yang berbeda, rasanya sukar untuk menyembunyikannya.
Kepentingan politik yang berbeda, kendatipun dibalut demi kepentingan rakyat, saya kira akan tetap berbeda karena sudut pandang yang berbeda. Meskipun tak berniat menjatuhkan pemerintahan, dan tetap menjaga keutuhan NKRI, namun karena tempat berdiri yang berbeda, sudut pandangnya cenderung akan berbeda.
Saya sih sangat setuju dengan tekad menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memelihara check and balance tersebut. Tapi saya sukar membayangkan bagaimana kelak perwujudannya dalam tradisi demokrasi kita.
Apakah jika PKS, PAN dan Demokrat melakukan tindakan “check” (memeriksa dan memverifikasi) terhadap kebijakan pemerintah, lalu NasDem dan koalisi parpol pendukung pemerintah akan melakukan tindakan “balances (penyeimbangan)?”
Jika demikian, maka kerja sama menjaga demokrasi lebih merupakan pembagian tugas. Yang satu mengkritik, yang lainnya merespons sebagai bagian dari perbedaan pendapat alias demokrasi.
Jika itu yang dimaksud, jelas no problem. Selamat menjalankan demokrasi, pak Surya cs dan Pak Shohibul cs!