Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad menyetujui wacana evaluasi Pilkada langsung. Namun, Kamrussamad mengingatkan evaluasi Pilkada langsung jangan sampai mmenyentu soal mekanisme pemilihan.
"Evaluasi pilkada yes, tapi jangan sampai mengubah mekanisme pemilihan," kata Kamrussamad kepada wartawan di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Kamrussamad menilai yang harus dievaluasi dalam proses Pilkada Langsung salah satunya mengenai penjaringan calon kepala daerah. Menurutnya, hal tersebut perlu diperketat karena banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.
"Jadi fokus evaluasi harus disepakati pada proses pra pencalonan, misalnya mendorong parpol agar lebih terbuka dalam proses seleksi calon," jelasnya.
Selain itu, dia juga menyoroti perihal batas waktu kampanye. Sebab, sebut Kamrussamad, lamanya waktu kampanye akan berdampak terhadap biaya politik.
"Evaluasi saat kampanye, misalnya pengurangan waktu kampanye dengan peningkatan kualitas materi kampanye. Evaluasi saat sistem perhitungan suara lebih disederhanakan, evaluasi tahapan sengketa hasil lebih disederhanakan," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, wacana evakuasi Pilkada Langsung disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Medagri) Tito Karnavian. Tito menilai Pilkada Langsung menimbulkan dampak negatif, salah satunya terhadap peningkatan biaya politik.
"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya, partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito, Rabu (6/11). dtc