Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Anggota DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra, angkat bicara mengenai kegiatan Fair 2019 yang digelar oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Menurutnya, PBB Fair atau pekan penghapus denda keterlambatan tersebut digelar menunjukkan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan itu tidak mampu bekerja secara maksimal.
"Jangan karena gak sanggup kutip PBB, acara PBB Fair digelar," katanya, di Medan, Rabu (12/11/2019).
Berdasarkan data yang diterimanya, realisasi penerimaan PBB masih berjumlah Rp 425,6 miliar dari target Rp 515,7 miliar.
"Artinya ada kekurangan Rp 90 miliar yang harus dikejar dalam 2 bulan ke depan. Karena diperkirakan penerimaan sampai akhir tahun tidak mampu memenuhi target, makanya dibuat PBB Fair," ungkapnya.
Menurutnya, apabila kegiatan PBB Fair sengaja dirancang untuk meringankan beban masyarakat dan memicu agar wajib pajak lebih banyak membayar PBB, maka harusnya PBB Fair digelar awal tahun. Selain itu, penerimaan PBB sudah 100%.
"Belum lagi kita bicara berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk menggelar PBB Fair, apa itu tidak membebani APBD. Kita lihat PBB Fair ini konsepnya bagus, cuma kondisi saat ini terlihat PBB Fair digelar karena untuk menutupi ketidakmampuan BP2RD mengutip PBB dari wajib pajak potensial," tegas politikus Partai Gerindra ini
Seperti diberitakan, Kabid PBB dan BPHTB Medan, Ahmad Untung Lubis, mengatakan PBB Fair digelar mulai 11 - 15 November 2019. Di mana, ia menargetkan selama 5 hari penerimaan PBB bisa mencapai Rp50 miliar lebih menutupi kekurangan penerimaan dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.