Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Sama seperti Presiden RI, Joko Widodo, Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, juga ingin agar tender paket proyek pembangunan di lingkungan Pemprov Sumut cepat terlaksana.
Gubernur Edy tidak mau tahu, untuk tahun anggaran 2020 tender proyek pembangunan di lingkungan Pemprov Sumut, harus sudah berjalan pada 1 Januari mendatang.
Dia mengharapkan agar hal yang sama bisa diikuti kabupaten/kota. Bahkan jika hal itu tak dijalankan Kepala Dinas di lingkungan Pemprov Sumut, Gubernur Edy akan mencopotnya.
"Tanggal 1 dia sudah harus tender ," ujar Gubernur Edy dihadapan para kepala daerah pada acara penyerahan DIPA dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2 Kantor Gubsu, Jalan Sudirman Medan, Selasa (19/11/2019).
Wartawan menilai pernyataan gubernur berlebihan. Sebab jangankan 1 Januari, hingga bulan Maret pun tak pernah sejarahnya tender digelar oleh dinas-dinas Pemprov Sumut.
Namun Gubernur Edy menegaskan kali ini harus terjadi 1 Januari. "Harus terjadi. Pasti akan saya persoalkan kepala dinasnya, sampai-sampai saya ganti kepala dinasnya," tegas Gubernur Edy.
Kalau 1 Januari tender digelar, berarti harus disusun rencana anggaran dan biaya. "Makanya dari sekarang, sekarang sudah harus saya dapat dari hari Jumat, hari Selasa sudah harus saya keluarkan ini. Biasanya kan menjelang-menjelang akhir tahun dia baru ini. Sekarang, sekarang saya keluarkan biar mereka mempelajari, mereka menyiapkan, sehingga bisa memasang waktu membentuk Pokja lantas menjadi Sirup (sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), lakukan lelang," jelas Edy.
Sebagaimana biasanya, Pemprov Sumut baru menggelar tender di pertengahan tahun anggaran berjalan. Akibatnya penyerapan anggaran tidak maksimal dan pembangunan terlambat dirasakan masyarakat, yang kemudian gagal mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya sektor riil di masyarakat.
Pada 6 bulan pertama tahun anggaran berjalan 2019, penyerapan anggaran Pemprov Sumut lebih dominan atas gaji dan belanja rutin dan perjalanan dinas. Bahkan hingga triwulan III tahun berjalan, penyerapan anggaran belum sampai 60%.
Barulah pada triwulan IV ini, semua program pembangunan digenjot pelaksanaannya. Memasuki musim hujan seperti biasanya di Sumut pada musim akhir tahun, biasanya membuat kualitas pekerjaan pembangunan kurang optimal.