Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Dari struktur distribusi (penyaluran) bahan bakar gas elpiji bersubsidi ukuran tabung 3 Kg oleh PT Pertamina untuk sampai ke pengguna akhir, yakni masyarakat ternyata masih ada yang jomplang. Terutama di level pangkalan. Akibatnya dari SPPBE, distributor dan agen, terkendala sampai ke masyarakat. Karena kekurangan jumlah pangkalan.
Dari 33 kabupaten/kota di Sumatra Utara, hanya ada lima daerah yang jumlah pangkalan elpiji bersubsidi 3 kg sudah memenuhi jumlah yang ditentukan. Yakni di Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjung Balai dan Sibolga. Selebihnya masih belum mencukupi.
Oleh Region Manager Retail Sales Pertamina Sumatra Bagian Utara, Rahmat Sinaga, fakta tersebut disampaikan pada rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Sumut, Selasa (26/11/2019). Sejauh ini baru ada 3.005 pangkalan elpiji bersubsidi 3 kg di Sumut atau 49%. Sisanya sebanyak 3.127 pangkalan belum dimiliki atau 51%.
Kata Rahmat, berdasarkan pola distribusi one village one outlet (OVOO), seharusnya di setiap desa terdapat satu pangkalan elpiji bersubsidi. Ke tempat itu kemudian para agen mengantarkan elpiji untuk diedarkan ke warga. Agar tidak terjadi kelangkaan seperti sekali terjadi di daerah-daerah.
Pertamina berkeinginan agar setiap desa memiliki pangkalan. Agar kelangkaan tidak lagi terjadi, apalagi supply selalu mencukupi. Untuk itu, mereka berusaha agar setidaknya pada Januari 2020 kekurangan pangkalan tidak lagi terjadi.
"Kalau bisa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga mendirikan pangkalan elpiji di setiap desa agar pemenuhan kebutuhan gas warga terpenuhi," ujar Rahmat.
Ketua Komisi B, Viktor Silaen, meminta agar Pertamina mencegah adanya praktik kecurangan para agen. Di mana secara sengaja mereka tidak mengantarkan elpiji sehingga pangkalan tidak berdiri sejumlah yang diharapkan.