Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Fraksi PKB akan memikirkan cara agar semua fraksi yang ada di MPR menerima usulan PBNU perihal presiden kembali dipilih MPR. Direktur Eksekutif Media Survei Nasional Rico Marbun menilai hal itu sebagai upaya konsolidasi oligarki politik untuk membajak hak rakyat.
"Sekarang ini akan adanya konsolidasi oligarki politik secara sistematis untuk membajak hak rakyat, untuk sepenuhnya kembali kepada oligarki politik," kata Rico Marbun saat dihubungi, Kamis (28/11/2019) malam.
Rico mengatakan langkah-langkah untuk membajak hak rakyat yang dilakukan para oligarki politik itu sudah mulai terlihat. Menurutnya, upaya ini sudah terlihat sejak pembahasan revisi Undang-Undang KPK hingga kini munculnya isu pemilihan presiden dilakukan di MPR.
"Ini semua terlihat dari revisi UU KPK. Kan ini semua bersepakat partai-partai kemudian kita dengar ada ide jabatan presiden 3 kali, kemudian kita dengar kepala daerah dipilih DPRD tidak lagi oleh rakyat. Sekarang kita dengar ada ide hak rakyat dikebiri lagi dengan presiden tidak dipilih oleh rakyat. Jadi namanya ini terlihat adanya upaya sistematis, adanya oligarki elite politik untuk membajak hak rakyat," sebutnya.
Ia mengatakan hak rakyat untuk memilih akan semakin dibatasi jika pemilihan kembali dilakukan di MPR. Ia menyebut cara itu juga akan menghambat regenerasi politik.
"Itu malah akan menghambat regenerasi politik. Saya tidak akan membayangkan ada tokoh seperti Pak Jokowi misalnya yang lahir sebagai presiden bila dia dipilih anggota DPR/MPR. Saya tidak membayangkan bagaimana calon-calon pemimpin politik yang punya potensi besar di masyarakat justru harus menembus benteng oligarki politik. Ini kan makin sempit, makin akan membatasi partisipasi langsung masyarakat padahal itu esensi demokrasi," kata Rico.
Sehingga Rico menilai mengembalikan pemilihan presiden kembali ke MPR merupakan suatu kemunduran yang luar biasa. Rico menyebut langkah itu tidak sesuai dengan perjuangan reformasi.
"Saya pikir itu kemunduran itu kemunduran yang luar biasa artinya hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung yang itu diperjuangkan reformasi kembali di bajak kalau itu terjadi," ucap Rico.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menyebut pihaknya akan memikirkan cara agar semua fraksi yang ada di MPR menerima usulan dari PBNU. PBNU mengusulkan agar pemilihan presiden dikembalikan ke MPR karena sejumlah masalah, salah satunya biaya yang besar.
"Ya tentu Fraksi PKB akan menerima itu sebagai masukan, nasihat, sekaligus kami akan berpikir, apakah nanti ide atau arahan dari PBNU akan diterima dari semua fraksi yang ada," kata Jazilul di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).(dtc)