Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya meyakini tak ada tekanan atau intervensi kepada siapapun terhadap pemilihan ketum nanti. Baik dari internal ataupun pihak luar partai.
"Saya kira tidak ada tekanan. Jadi begini ya kalau bilang ada tekanan ada intervensi dan sebagainya. Saya kira nggak," ujar Bima di sela Rakernas PAN di Hotel Millenium, Jl. Fachrudin, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2019).
Pernyataan Bima Arya ini menyusul rumor intervensi kepada DPD-DPD PAN untuk memilih kembali petahana ketum, Zulkifli Hasan. Wali Kota Bogor ini menegaskan PAN bisa melewati proses demokrasi partai yang dinamis.
"Sejarah mencatat Kongres PAN ini tidak ada intervensi dari luar. Kader PAN sendiri yang menentukan kader PAN ini intelek dan sangat sudah tercerahkan, jadi Insyaallah prosesnya dinamis dan demokratis," sebut Bima Arya.
Salah satu kandidat caketum PAN itu pun tak yakin ada aklamasi pemilihan ketum dalam kongres yang rencananya akan digelar awal 2020 nanti. Sebab, kata Bima Arya, ada cukup banyak kandidat yang akan mengikuti persaingan memperebutkan kursi PAN-1.
"Menurut saya kecil kemungkinan aklamasi karena banyak kandidat," tuturnya.
Hal senada juga disampaikan bakal caketum PAN lainnya, Asman Abnur. Dia meyakini para pengurus provinsi hingga daerah sudah bisa bersikap dewasa terhadap proses demokrasi.
Asman sebelumnya juga menyebut tak ada intervensi dari kubu manapun kepada para DPD. Hal tersebut terbukti dari hangatnya sambutan pengurus daerah PAN saat dirinya bersilaturahmi dalam rangka mencari dukungan.
"Jadi suara-suara itu aja dari DPD dan DPW. Mereka sudah sangat dewasa di dalam menentukan pilihannya. Jadi tekanan-tekanan itu tidak akan mempengaruhi pilihan mereka," tutur Asman.
Seperti diketahui, pendiri PAN Putra Jaya Husin mensinyalir ada intimidasi kepada para DPD agar memilih Zulkifli sebagai ketum PAN. Salah satu yang merasa mendapat intimidasi itu adalah Djainuddin Damopolii yang merupakan mantan Ketua DPD Kotamobagu, Sulut.
Djainuddin mengaku diberhentikan dari posisinya secara sepihak pada September lalu karena tidak sejalan dengan arahan Zulkifli. Ia menuding Zulkifli pernah mengundang seluruh DPW memberikan arahan terstruktur dari DPP ke pengurus wilayah untuk mendukung kembali menjadi ketum.
Bahkan Djainuddin mengatakan ketua pengurus di wilayahnya, yaitu Sulawesi Utara, mengklaim seluruh DPD mendukung Zulhas. Djainuddin yang kala itu menjadi Ketua DPD Kotamobagu di wilayah tersebut tidak sepakat.
"Tapi beberapa DPD ada yang membuat ada yang tidak sehingga ini terlibat ada konspirasi yang membentuk secara terstruktur untuk meminta DPD yang punya hak suara ini untuk mendukung kembali ZH," tutur Djainuddin, Jumat (6/12).
"Kemudian di kami sulit sama tadi karena terindikasi tidak sejalan, jadi beberapa DPD yang tidak sejalan itu langsung di-Plt semua. Bersamaan saya itu 3 DPD (yang dicopot) dari total 15 DPD itu terjadi bulan September. Itu sepihak di-Plt kemudian tidak dibuka lagi ruang klarifikasi," tambahnya.(dtc)