Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menekan impor besi dan baja serta petrokimia. Pasalnya itu menjadi salah satu penyumbang defisit transaksi berjalan.
Arahan tersebut disampaikannya saat membuka rapat terbatas (ratas) mengenai akselerasi implementasi program perindustrian dan perdagangan di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.
Merujuk data BPS, dia menyebut impor bahan baku atau bahan baku penolong memberikan kontribusi yang besar, yaitu 74,06% dari total impor Januari sampai Oktober 2019. Sedangkan impor barang modal angkanya mencapai 16,6%, dan impor barang konsumsi 9,29%.
"Kalau kita lihat lebih dalam lagi jenis barang bahan baku yang masih besar angka impornya antara lain adalah besi baja yang mencapai US$ 8,6 miliar, dan industri kimia organik atau petrokimia yang mencapai US$ 4,9 miliar, dan juga industri kimia dasar," katanya Rabu (11/12/2019).
Berdasarkan data tersebut, Jokowi meminta peluang investasi untuk industri substitusi impor dibuka selebar-lebarnya. Harus ada langkah-langkah yang konkret untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan seperti industri besi baja dan petrokimia. Dia meminta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memerhatikan hal itu.
"Berarti tadi besi baja, industri petrokimia harus betul-betul, harus dibuka karena ini merupakan substitusi impor. Ini tolong ini jadi catatan BKPM, jadi catatan Pak Menko Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Panjaitan)," sebutnya.
"Dan tumbuhnya industri pengolahan bukan hanya untuk menghasilkan barang-barang pengganti impor tapi juga akan memberikan nilai tambah karena membuka lapangan kerja yang cukup besar. Ini yang memang kita kejar, membuka lapangan kerja," sebutnya.
Selain itu, Jokowi juga meminta program bahan bakar B30 untuk segera diimplementasikan. Menurut laporan Menteri BUMN Erick Thohir, itu bisa dilaksanakan bulan ini.
"Tidak kalah pentingnya percepatan mandatori B30 dalam rangka menurunkan impor BBM kita. Saya tadi mendengar dari Pak Menteri BUMN bulan ini sudah bisa kita mulai untuk B30," tambahnya.(dtf)