Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Pemindahan ibu kota baru menjadi wacana yang paling hangat diperbincangkan pada 2019 ini. Salah satu stakeholder yang berperan penting dalam persiapan pemindahan ibu kota ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN berperan untuk menyiapkan penataan ruang dan penyediaan tanah di calon ibu kota baru. Seperti yang telah diketahui, calon ibu kota baru Indonesia akan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
"Kalau dari segi tanah kita sudah siap sekali, yang akan kita bangun pertama itu sekitar 6.000 hektare pertama. Sebelum 2024 sebagian itu sudah mulai terbangun," ungkap Sofyan kepada detikFinance, Jumat (13/12/2019).
Ia berujar, jika pemerintah mau pindah di 2024 tentu sudah bisa. Namun, lanjutnya, memindahkan ibu kota bukan seperti pindah kantor yang bisa dipindahkan dalam waktu seminggu. Jadi, pemindahan ibu kota nantinya akan dilakukan secara bertahap.
Ia juga mengatakan bahwa saat ini, Kementerian ATR/BPN sudah mencapai tahap IP4T yakni Identifikasi, Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan, dan Penggunaan Tanah.
Sudah lebih dari 190 ribu hektare tanah di calon ibu kota baru yang telah diidentifikasi. "Kita sudah tahu ini siapa, ini digunakan untuk apa, kita sudah tahu. Jadi dari segi tanah tidak ada masalah," tambahnya.
Dengan perencanaan dan melalui tahapan yang matang, Sofyan berharap segala sesuatu terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur akan berjalan dengan lancar. dtc