Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi diminta untuk terus mengawal sampai tuntas keseluruhan proses diterimanya Geopark Kaldera Toba (GKT) menjadi anggota Geopark Global Network (GGN). Seperti diketahui, setelah dinyatakan lulus oleh council GGN pada September 2019 lalu, pasca selanjutnya adalah menunggu pengumuman resmi pada April 2020 dan keluarnya sertifikat pada September 2020.
"Rangkaian proses GKT untuk diterima menjadi anggota GGN tinggal dua tahap lagi, yaitu menunggu diumumkan pada bulan April 2020 oleh Executive Board Unesco di Paris. Selanjutnya penyerahan sertifikat yang rencananya akan digelar di Jeju, Korea Selatan pada September 2020," kata pemerhati Kawasan Danau Toba (KDT) dari Perhimpunan Jendela Toba, John Robert Simanjuntak kepada medanbisnisdaily.com, Senin (16/12/2019).
Sejak dinyatakan lulus oleh council GGN sampai penyerahan sertifikat nantinya, Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BP GKT), sambung John, harus tetap bekerja mempertahankan kelulusan serta mengimplementasikan manfaat GKT bagi masyarakat dan lingkungan. Karenanya, pemerintah Sumatera Utara harus menjaga kondusivitas management GKT yang dilaksanakan BP GKT.
Hindari usaha-usaha yang sifatnya mengganggu management dari oknum-oknum yang tidak punya kompetensi dan kapasitas mengelola GKT. BP GKT saat ini diberi kepercayaan dan arahan oleh Gubernur Edy, untuk bekerja menghantar GKT menuju GGN sampai proses akhir, terangnya.
"Kami perhimpunan Jendela Toba sebagai komponen masyarakat sejak tahun 2011 bermitra dan mendukung pemerintah provinsi Sumatera Utara dalam menyiapkan GKT menuju GGN. Akhir-akhir ini kami melihat dan merasakan adanya oknum-oknum yang membuat hambatan dan mengganggu. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu dari SKPD yang terkait dengan GKT harus menjadi pendorong, bukan menjadi penghambat," ujarnya.
John meminta agar diberikan porsi kerja kepada BP GKT yang selama ini sudah bekerja luar biasa di bawah arahan bapak gubernur. Jangan sampai usaha bapak gubernur membawa GKT menjadi GGN Unesco gagal, hanya karena ulah oknum-oknum di Dinas Pariwisata Sumatra Utara yang memperlambat management BP GKT bekerja, tandasnya.
Begitu juga dengan para manager geosite yang selama ini bekerja, jangan disengsarakan. Jendela Toba sebagai warga masyarakat pendukung GKT juga meminta Kepala Dinas Pariwisata, Ria Telambanua mendukung BP GKT, bukan melemahkannya dengan kasak-kusuk ingin mengganti personel di BP GKT.
"Pelaksana management GKT itu adalah BP GKT, bukan oknum pakar yang sejak beberapa waktu lalu kami duga menjadi faktor penghambat. GKT bukan milik dinas pariwisata dan oknum pakar. Selain itu, dinas pariwisata juga masih sering salah menyebut nomenklatur GKT. Contoh mereka menyebut "geosite Danau Toba" padahal geosite ini tidak ada dari 16 geosite yang ada di GKT. Ini fatal, karena geosite danau/air Danau Toba tidak masuk, karena tidak layak lingkungan dan Unesco menolak," tandasnya.